Terpopuler - Pemerintahan Jokowi Cenderung Kangkangi Aturan

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) begitu telanjang mengangkangi undang-undang, menafsirkan sendiri kemauannya undang-undang tanpa melihat realitas yang ada.

Anggota DPR Fraksi PKS ini menyoroti soal penunjukan dua perwira tinggi (Pati) Polri aktif yakni Irjen M Iriawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin jadi Plt Gubernur Sumatra Utara.

"Inilah pemerintahan sekarang menurut saya cenderung mengangkangi aturan undang-undang yang dibuat," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (26/1/2018).

Menurut dia, sepertinya nawacita Presiden Jokowi dipinggirkan kalau kaya gini. Makanya, Presiden Jokowi harus punya sikap jangan sampai dibawa-bawa masalah ini atau jangan-jangan Presiden Jokowi tidak tahu apa-apa.

Untuk itu, Nasir mengatakan kalau Presiden Jokowi komitmen dengan nawacitanya tentu harus kembali kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

Artinya, kata Nasir, profesionalisme, modernitas dan terpercaya itu bagi polisi di lapangan mereka tugas wilayah tupoksinya bukan kemudian di wilayah lain.

Sebab, sayang juga melihat pejabat-pejabat setingkat Irjen di Kementerian Dalam Negeri seolah-olah mereka tidak dipercaya, ada diantara mereka yang tidak dipercaya.

"Intinya jangan gegabah lah, presiden juga harus hati-hati karena presiden jadi sorotan sekarang sehingga jangan sampai kebijakan ini menjadi sorotan negatif publik. Jangan-jangan blunder nanti kalau beliau nyapres di 2019," tandasnya.

Untuk diketahui, dua jenderal perwira tinggi Polri yakni Asisten Operasi Kapolri, Irjen M Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatra Utara.

Karena, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2018. Sedangkan, dua provinsi tersebut juga akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Juni 2018.[ris]

Let's block ads! (Why?)