Terpopuler - Kubu Daryatmo Berharap Kemenkum HAM Cabut SK OSO

INILAHCOM, Jakarta - Surat keputusan tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura yang dikelaurakan Menteri Hukum dan HAM pada kubu Oesman Sapta Odang (OSO), disebut bersandar pada data yang tidak tepat.

Dengan demikian, Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI, Dossy Iskandar berharap Kementerian Hukum dan HAM segera mengeluarkan surat kepengurusan Daryatmo dan membatalkan SK yang sudah diberikan pada Oesman Sapta Odang.

"Ya harapannya Kemenkumham mencabut SK (OSO) dan mengesahkan hasil Munaslub karena yang ada didalam dokumen menteri yang mengeluarkan SK itu ada hal keterangan yang tidak benar," kata Dossy pada INILAHCOM Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Menurut dia surat keterangan yang tidak benar adalah surat dari Dewan Kehormatan Partai yang menyatakan Hanura tidak pernah berkonflik. Surat ini, kata dia, disertakan kubu OSO pada saat mendaftarkan pengurus ke Kemenkumham.

"Dewan kehormatan itu bukan mahkamah partai dia, tidak boleh mengeluarkan itu dan itu di luar rapat dewan kehormatan apalagi kalau menyatakan tidak ada konflik, berarti memberikan keterangan bohong di atas surat yang sah kepada pemerintahan yang sah dalam kerangka pelayanan umum enggak boleh itu," ujar dia.

Diketahui setelah melakukan Munaslub, Hanura memiliki ketua umum baru. Daryatmo terpilih menjadi ketua umum menggantikan OSO. Sementara Sekjen Syarifuddin Sudding. [ind]

Let's block ads! (Why?)