INILAHCOM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, alasan rencana ditunjuknya dua Jenderal Polri menjadi Pejabat Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut dan bisa bekerja sama dengan mudah dengan aparat keamanan setempat. Menanggapi hal itu, ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai alasan Mendagri tidak tepat.
"Kalau ditanya supaya dia (Pejabat Gubernur) mudah kerjasama, ga bisa begitu. Kan Presiden kita juga bukan dari TNI-Polri, toh TNI-Polri juga harus kerjasama dengan Presiden, kira-kira begitu," kata Irman kepada INILAHCOM, Minggu (28/1/2018).
Ahli hukum tata negara yang juga merupakan advokat ini menambahkan, jika alasan keamanan, di dua daerah tersebut juga sudah mempunyai Polda sebagai perpanjangan tangan dari Polri dan juga ada Pangdam. Gubernur menurut Irman bukanlah penanggung jawab keamanan, penangung jawab keamanan ada di Kapolda.
"Kalau filosofisnya keamanan, kan ada institusi Polda dsisitu. Pangdam juga bantu kalau ada apa-apa," ujarnya.
Seperti diketahui, dua Jenderal Polri yang diusulkan Tjahjo yaitu Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Martuani Sormin menjadi Pejabat Gubernur Sumatera Utara. [fad]
Baca Kelanjutan Terpopuler - Ahli: Presiden Juga Bukan dari TNI-Polri : http://ift.tt/2DJ9H2rBagikan Berita Ini
0 Response to "Terpopuler - Ahli: Presiden Juga Bukan dari TNI-Polri"
Posting Komentar