Terpopuler - DPR Kecewa Tak Ada Pembangunan Smelter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir mempertanyakan langkah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, yang masih memberikan izin ekspor kepada Freeport McMoran meski belum membangun smalter.

Padahal dalam perjanjian di kontrak batas waktu enam bulan progres pembangunan smelter Freeport harus 60%, jatuh tempo di Januari 2015 lalu. Nah, dari tahun 2015 lalu sampai saat ini Freeport belum juga membangun smelter.

"Banyak izin yang bapak keluarkan. Masalah ekspor saja misalnya. Izin ekspor bisa dikeluarkan kalau smelternya itu dibangun. Nah ini freeport ini tidak ada tanda-tanda kehidupan bangun smalter. Tapi bapak kasih izin terus," kata Nasir dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Dengan begitu, dia menilai sudah sepantasnya dia dilaporkan pada pihak penegak hukum. Sebab, dia diduga sudah melanggar aturan yang sudah dibuatnya sendiri.

"Saya minta pak Dirjen ini laporin saja karena menyalahgunakan wewenangnya menurut saya. Bapak sendiri yang buat aturan enam bulan bapak revisi kalau tidak bapak tarik. Dan ini sudah berulang kali bapak keluarkan (izin)," kata dia.

Dia pun heran atas dasar apa izin ekspor konsentrat masih diberikan kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu, meskipun tak kunjung membangun smelter.

"Saya minta media ini kan banyak, sudah bangak yang dilanggar pak dirjen ini. Aturannya sudah banyak maka laporkan saja ke pihak hukum yang berwenang melakukan hal ini. Karena kami sudah teriak disini tapi tidak dijalankan. Yang lain bapak cabut. Nah ini tidak dicabut-cabut," kata dia.

Politikus Partai Demokrat ini pun menanyakan langsung terhadap Bambang Gatot mengenai izin itu. Bambang membenarkan pihaknya sudah memberikan izin ekspor pada Freeport.

"Iya, Freeport dan Amann (Mineral Nusatenggara, red)," kata Bambang menjawab.

Let's block ads! (Why?)