Terpopuler - Kudatuli, Demokrat: Siapa yang Bakar Jakarta?

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) tahun 1996 sudah selesai secara hukum.

"Sudah dilakukan persidangan dan itu masa Megawati Presiden. Yang belum dibuka adalah siapa yang membakar Jakarta setelah Kantor PDIP diambil alih Surjadi? Ini yang harus diselidiki karena menimbulkan banyak kerugian negara," kata Ferdinand kepada INILAHCOM, Jumat (27/7/2018).

Dia menambahkan, kerusuhan pasca perebutan kantor PDIP di Jl. Diponegoro itu lah yang seharusnya diusut, mengingat banyaknya korban berjatuhan.

"Ini yang harus dibuka, siapa dalang pembakarannya, siapa yang suruh, siapa yang lakukan. Ini yang paling penting karena Megawati belum pernah menbuka ini juga saat Megawati jadi Presiden," ujarnya.

"Peristiwa 27 Juli itu karena ada pihak yang tidak taat hukum. Kelompok PDI Megawati tidak taat hukum, tidak patuh aturan, bahkan persuasi yang dilakukan oleh aparat tidak dituruti oleh kelompok PDI Megawati. Inilah yang memicu pengambilan paksa. Maka ricuh, setelah itu Jakarta dibakar. Nah, siapa yang bakar Jakarta? Silahkan diusut," imbuhnya.

Untuk diketahui, pasca kerusuhan perebutan kantor DPP PDIP, kerusuhan pun meluas hingga ke kawasan Diponegoro, Salemba dan Kramat. Investigasi Komnas HAM menemukan 5 orang tewas saat kerusuhan dan 11 meninggal dunia dirumah sakit, 149 mengalami luka, 23 dinyatakan hilang, dan 124 orang ditahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun meminta Ketua Umum Partai Demokrat SBY untuk menjelaskan peristiwa Kudatuli. Hasto menilai, SBY ikut bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Saat itu, SBY menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya, berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). [fad]

Let's block ads! (Why?)