Terpopuler - Divestasi Freeport Macet, Holding BUMN Tambang?

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Narsil Bahar menilai, langkah pemerintah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) melalui holding BUMN pertambangan perlu dipertanyakan.

Pembentukan holding BUMN tambang, kata dia, diharapkan akan menciptakan kemampuan keuangan yang besar sehingga dapat membeli saham Freeport sampai minimum 51%.

Akan tetapi, sampai holding ini terbentuk pada akhir 2017, kata Narsil, belum ada tanda-tanda saham milik perusahaan asal Amerika Serikat itu, akan jatuh ke tangan nasional. "Tapi nyatanya divestasi Freeport tidak sesederhana itu dan akhirnya gagal dilaksanakan di tahun 2017," kata Narsil di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Kompleksitas timbul atas kepemilikan dari Rio Tinto sampai 40%. Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, akuisisi 40% hak dari Rio Tinto dapat dilakukan Inalum secara mandiri sendiri, tidak perlu dengan Holding.

Nasril menduga, holdingisasi hanya menjadi alibi yang diarahkan pada hilirisasi industri tambang. "Ini bukti bahwa perencanaan yang salah dan fatal," jelasnya.

Di sisi lain,kata dia, mekanisme pembentukan holding ini pun masih disinyalir bermasalah besar karena diawalnya PP No 72 Tahun 2016 sudah dimasukan ke Mahkamah Agung untuk di Judicial Review.

Meski pemerintah sudah melakukan perjanjian dengan pemerintah daerah terkait pembagian saham setelah divestasi, nyatanya empat kesepakatan yang menjadi poin utama antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum juga mufakat.

Jika 51% saham Freeport diakuisisi nasional, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berharap PT Inalum sebagai induk holding bisa mempercepat hilirisasi industri tambang, serta meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan daerah. "Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi PTFI tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua," ujarnya. [ipe]

Let's block ads! (Why?)