Terpopuler - Utang Luar Negeri Makin Buncit, Tudingan ke Jokowi

INILAHCOM, Jakarta - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa utang Indonesia belakangan membengkak lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Namun, Darmin menegaskan, penambahan utang Indonesia masih wajar. Benarkah?

"Bahwa utang Indonesia kenaikannya mungkin sedikit lebih cepat dibanding masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita enggak termasuk tinggi di antara negara manapun. Seluruh dunia tahu itu," ujar Darmin pekan ini.

Dari tahun ke tahun, jumlah utang pemerintah terus bertambah. Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan utang terlihat cukup cepat. Hal itu seiring dengan debat publik soal utang yang meningkat dan menguat. Ibaratnya, utang bertambah, pro dan kontra di kalangan publik melimpah ruah.

Pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kementerian Keuangan, Rabu (21/9/2016), pada 2014 jumlah utang pemerintah tercatat Rp2.608,78 triliun. Pada Agustus 2016, menjadi Rp3.438,29 triliun.

Tercatat, satu setengah tahun lebih, utang pemerintah naik Rp829,51 triliun. Sementara dalam data tersebut, pada 2011 hingga 2014 kenaikan utang pemerintah sebesar Rp799,83 triliun. Atau lebih rendah ketimbang kenaikan dalam satu setengah tahun terakhir. Pada 2011, jumlah utang pemerintah adalah Rp1.808,95 triliun, dan pada 2014 sebesar Rp2.608,78 triliun.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terlihat mulai naik. Berikut datanya periode 2000-2015:
2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)

Pemerintah memang harus hati-hati dalam mengelola utang. Karena keseimbangan primer dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2017 maupun 2018, tidak sehat. Ini karena defisit keseimbangan primer senilai Rp111,4 triliun pada APBN 2017.

Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, apabila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.

Nah, ketika keseimbangan primer terus naik, pemerintah akan terhambat untuk mengarahkan belanja ke arah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan mendorong perekonomian secara umum.

Utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$352,247 miliar pada 2017. Angka ini, meningkat dari beban utang 2016 yang mencapai US$320,006 miliar. Sedangkan pada 2015, nilai utang luar negeri Indonesia US$310,730 miliar. Naik ketimbang 2014 sebesar US$293,328 miliar.

Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia rilisan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) per Desember 2017, menjelaskan, rincian pemanfaatan pinjaman itu untuk sektor ekonomi.

Data itu mencatat pemanfaatan utang di sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan mencapai US$8,003 miliar. Lalu, sektor pertambangan dan penggalian sebesar US$23,319 miliar dan sektor Industri Pengolahan sebesar US$36,879 miliar.

Selain itu, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar US$28,218 miliar; Bangunan sebesar US$9,047 miliar; Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar US$10,560 miliar; dan sektor Pengangkutan & Komunikasi sebesar US$15,166 miliar.

Sedangkan di sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan sebesar US$190,780 miliar; Jasa-jasa sebesar US$18,459 miliar dan sektor lain senilai US$11,816 miliar. Memasuki 2018, situasi kurang menguntungkan adalah derasnya aliran modal keluar Indonesia.

Hingga 30 Juli 2018 nilainya mencapai Rp48,9 triliun. Cadangan devisa (Cadev) sejak awal tahun hingga sekarang, terkuras Rp150 triliun. Dan, nilai tukar rupiah terhadap US$ merosot hingga Rp14.600.

Celakanya lagi, indeks saham ikut anjlok, sehingga sewaktu teknokrat senior Rizal Ramli bertemu para fund managers di New York bulan lalu----fund manager paling kecil bisa memegang dana US$160 miliar. Sementara fund manager terbesar memegang dana hingga US$1,5 triliun. Mereka mengatakan, sudah tidak mau lagi membeli corporate bond asal Indonesia.

Dengan kata lain, situasi ekonomi Indonesia bisa digambarkan dengan perumpamaan sederhana: "Badan ekonomi Indonesia sedang sakit, antibody-nya lemah, setiap ada virus datang bisa langsung sakit."

Ilustrasinya: neraca perdagangan selama semester I mengalami defisit hingga US$1,05 miliar. Transaksi berjalan selama 2018, menurut Bank Indonesia (BI), diprediksi defisit alias minus hingga US$25 miliar (Data kuartal I-2-18 defisit US$5,5 miliar).

Neraca pembayaran kuartal I-2018 defisit US$3,9 miliar. Keseimbangan primer selama 2018 mengalami defisit US$6,2 miliar, menurut estimasi Departemen Keuangan. Pihak BI meramalkan, defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) pada 2018 bakal menclok US$25 miliar. Jumlah ini lebih besar ketimbang CAD 2017 sebesar US$17,53 miliar, atau 1,73% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, CAD yang membengkak dikarenakan nilai impor lebih besar ketimbang ekspor. Jika kondisi tersebut terus berjalan, dikhawatirkan CAD akan melebihi prediksi BI. "Saya mohon perhatian kita semua. Terus terang ini berat, tekornya tambah gede. Karena ekspornya sebenarnya cukup baik, tapi kenaikan impornya juga lebih besar," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).

Dia menjelaskan, membengkaknya CAD saat ini lebih disebabkan oleh perang dagang serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS). Hal tersebut membuat investasi asing dalam portofolio yang masuk ke Indonesia dinilai akan seret. Sejauh ini, pembengkakan utang Indonesia itu terus terjadi karena pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sementara, Darmin mengklaim penambahan nilai utang selama ini justru akan membawa dampak positif. Darmin terus berdalih bahwa penambahan nilai utang Indonesia, tetap diiringi dengan indikator fiskal yang cukup moncer. Hal ini karena defisit primer nasional sudah mulai menuju angka nol.

"Artinya kita enggak pinjam untuk bayar utang lagi. Dulu kita sempat begitu, karena warisan dari krisis Asia 1998. Memang kita harus bayar utang itu. Sekarang sudah mulai defisit primer 0, mulai arah ke positif," klaim Darmin.

Menurut mantan Gubernur BI ini, pada 2019, dampak dari upaya pemerintah mendongkrak pembangunan infrastruktur akan mulai terlihat, yakni ada akselerasi perbaikan ekonomi. Sebab, banyak proyek strategis nasional akan rampung pada tahun tersebut.

Hanya saja, paparan mantan Dirjen Pajak ini, tidak bisa dijadikan patokan atau pegangan, sebab kegelisahan ekonomi terus menggelinding. Ya, jujurlah bahwa daya beli rakyat terus merosot, nilai tukar rupiah ambruk terus tak kunjung normal.

Dan, suasana perekonomian masih terbilang buruk. Bagaimana ke depan nanti? Tentu saja semuanya bergantung kepada Jokowi dan tim ekonomi di Kabinet Kerja. Carilah solusi bukan malah menyalahkan pemerintah sebelumnya. Itu namanya mencari kambing hitam, bukan solusi. Atau jangan-jangan karena tak mampu mengatasi sehingga harus menyalahkan rezim sebelumnya? Semoga, para menteri yang diamanahi Jokowi bisa bekerja profesional. Karena rakyat hanya menunggu aksi. [ipe]

Let's block ads! (Why?)