Terpopuler - DPR: TNI-Polri Alat Negara bukan Alat Penguasa

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan TNI dan Polri adalah alat negara. Untuk itu dua institusi ini tidak bisa disuruh menyosialisasikan kinerja pemerintah atau penguasa.

"Jika diminta sosialisasi kinerja, mau dibawa kemana institusi ini di hadapan masyarakat? Nanti mereka akan dinilai bukan alat negara lagi tapi alat pemerintah. Mereka itu alat negara, berdiri di atas kepentingan negara. Sementara pemerintah itu berganti lima tahun sekali berganti kepemerintahan. Nah mereka itu negara, makan mereka itu sebanarnya harus tegas di atas kepentingan negara. Bukan kepentingan pemerintah, karena pemerintah lima tahun sekali berganti," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (25/8/2018).

Untuk itu ia kembali mengakuakan sangat disayangkan jika TNI Polri melakukan yang diminta Pemerintah. Pasalnya sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tugas kedua instutusi ini sudah sangat jelas tertulis. TNI untuk pertahanan dan Polri untuk keamanan. TNI-Polri diminta harus tetap independent.

"Karena itu sangat disayangkan jika itu dilakukan Polri dan TNI. Itu masih berujuk pada hal itu (TAP MPR) belum berujuk ke Undang-Undang TNI-Polri. Bahwa polisi itu independen. Penyidik polisi itu aja independen, apalagi institusi kepolisian," jelasnya.

Ia menegaskan, berujuk pada UU TNI-Polri, kedua institusi itu adalah alat negara. Jelas memang Kapolri diangkat oleh Presiden, Panglima TNI. Tapi itu sudah menjadi tugas dari seorang kepala negara.

"Kapolri dan pangalima diangkat presiden, iya. Tapi itu fungsi presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara dia berhak mengangkat kepala institusi yang merupakan alat negara. Itu TNI dan Polri," ujarnya.

Polisi itu justru harus menyampaikan program-program tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa program mereka tentang itu kalau dijalankan akan membantu melancarkan pembangunan dan membantu pemerintah.

"Misalnya Kapolri minta kepada Kapolda, Kapolres untuk sampaikan program tentang keamaman dan ketertiban, kalau ini dijalankan maka akan berdampak pada kelancara pembangunan kita. Nah, itu masih mungkin. Jadi memang dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan tupoksi. Tapi kalau kemudian disuruh atau diminta untuk menjelaskan tentang kinerja, ini jadi alat pemerintah," ulasnya.

"Jokowi harus menjelaskan pernyataan itu. Ini memang kadang-kadang jadi harus dijelaskan. Jadi TNI dan Polri itu kalau program mereka berjalan baik, maka pembangunan akan lancar tapi kalau soal program pemerintah entah bidan ini, bidang itu, nanti Polri jadinya alat penguasa bukan alat negara. TNI-Polri tetaplah tegak jadi alat negara," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan khusus kepada perwira TNI-Polri untuk ikut menyosialisasikan program dan kerja-kerja pemerintah.

Arahan untuk personel pertahanan negara dan penegak hukum itu disampaikan Presiden Ketujuh RI, di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (23/8). Pada forum itu hadir Menko Polhukam Wiranto, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Berkaitan dengan program-program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan. Saya titip agar seluruh perwira juga ikut menyosialisasikan, disosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang memang tepat untuk menyampaikannya," kata Jokowi. [hpy]

Let's block ads! (Why?)