Terpopuler - PPP Sebut Yadi Masuk Timses Jokowi Usulan Perindo

INILAHCOM, Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, masuknya nama Yadi Hendriana sebagai Direktur Kominfo timnya merupakan usulan dari Perindo selaku parpol yang menaunginya.

Menurutnya, diajukannya nama Yadi sebagai bagian dari timses sudah melalui pertimbangan partai besutan Harry Tanoesoedibjo itu. Terlebih, latar belakang profesi Yadi sebagai wartawan sangat cocok dengan posisinya di TKN.

"Jadi, masing-masing parpol yang sembilan itu mengajukan. Siapa pengurus, tokoh, anggota atau simpatisan partai yang akan diajukan dan tentu punya kompetensi di bidangnya. Perindo dapat jatah direktur kominfo, nggak mungkin yang dikirimkan advokat. Dia datang dari Perindo jadi bisa wartawan, PR company atau consulting company," kata Arsul kepada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (22/8/2018).

Ia pun memahami profesi jurnalis yang saat ini masih melekat pada Yadi, apalagi saat ini menjabat sebagai ketua umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan menjadi timses mengundang polemik.

Akan tetapi, dirinya meyakini dalam situasi politik tanah air seperti sekarang tidak ada profesi apapun yang netral sepenuhnya dalam menyikapi pilpres 2019, termasuk wartawan.

"Kalau sudah pilpres apalagi calonnya cuma dua, nggak ada deh yang benar-benar netral. Orang kalau nggak berpihak pasti punya kecenderungan. Jadi, Yadi ini memang menguasai bidangnya," pungkas dia.

Seperti diketahui, Yadi Hendriana ditunjuk sebagai Direktur Kominfo TKN Jokowi-Ma'ruf dengan beranggotakan lima orang wakil dan empat orang menjadi gugus tugas bagian tim ini. Saat ini, ia juga menjadi kader Partai Perindo. Hal ini dianggap bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

Polemik ini pun membuat pendiri IJTI Haris Jauhari menyurati Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Surat ini dalam rangka penghentian kerja sama antara Dewan Pers dengan IJTI yang saat ini diketuai oleh Yadi Hendriana.

Permohonan penghentian kerja sama itu dalam rangka menyikapi terlibatnya Yadi dalam struktur TKN pasangan calon Jokowi-Maruf. Adapun surat ini tak hanya ditujukan untuk Dewan Pers, melainkan juga ditembuskan ke pihak lainnya seperti KPI, KPU, Bawaslu serta Ombudsman RI.

Let's block ads! (Why?)