Terpopuler - DNI Bikin Gaduh, Darmin Bisanya Hanya Marah-marah

INILAHCOM, Jakarta - Menko Perekonomian Darmin Nasution terlihat marah-marah ketika ditanya soal relaksasi DNI yang banyak dikritik kalangan pengusaha.

Ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (23/11/2018), Darmin bilang begini: "Enak saja ngomong begitu, heran," cetus Menko yang kini berusia 69 tahun itu.

Darmin menjelaskan, tujuan dari keluarnya paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang mencabut 54 sektor usaha dari Daftar negatif Investasi (DNI) itu adalah untuk menyelamatkan kondisi ekonomi dalam negeri, semisal kondisi neraca transaksi berjalan yang defisit. "Kita ini situasinya transaksi berjalannya itu belum, boro-boro pulih, turun saja belum bisa," kata Darmin.

Dia menjelaskan, saat ini, Indonesia sangat membutuhkan masuknya modal asing. Hal itu demi memperbaiki defisit transaksi berjalan. Modal asing ini bakal meningkatkan neraca modal untuk menyeimbangi defisit akibat impor.

"Maka tinggal pasangannya ini yang harus dilihat, transaksi modal dan finansial. Kalau tidak masuk modal jangka pendek, tidak ada yang akan mengimbangi defisitnya itu," kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Pemerintah juga tidak akan menutup diri jika ada masukan dari para pengusaha, dirinya juga menolak bahwa kalangan pengusaha tidak diajak berdiskusi terkait keluarnya paket tersebut.

"Kalau punya bukti, kasih, kita akan kaji bersama-sama, tidak sendirian, bersama-sama," kata Darmin.

Sekedar mengingatkan, pekan lalu, pemerintahan Joko Widodo meluncurkan paket kebijakan ekonomi Jilid XVI. Salah satu poin yang bikin gaduh ya itu tadi, 54 sektor usaha dicabut dari DNI. Di mana, terdapat 25 bidang usaha yang dibuka bagi kepemilikan modal asing 100%.

Kontan saja, kalangan pengusaha keberatan. paling anyar, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (BPD HIPMI Jaya), Afifuddin Suhaeli Kalla memrotes keras.

Dia mendesak agar keputusan tersebut ditimbang kembali. Alasannya menghambat pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi urat nadi ekonomi nasional. "Kami menilai keputusan relaksasi DNI ini dapat berpotensi melemahkan industri UMKM di Indonesia," tegasnya.[ipe]

Let's block ads! (Why?)