Terpopuler - Prabowo-Sandi akan Angkat Honorer K2 Keseluruhan

INILAHCOM, Jakarta - Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi, Moh Nizar Zahro mendukung rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menggandeng TNI untuk jadi tenaga pengajar di daerah terluar.

Namun, Nizar mengkritisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tentang tidak diangkatnya honorer K2 menjadi aparatur sipil negara (ASN). Padahal, pengangkatan honorer menjadi PNS merupakan janji Jokowi pada Pemilu Presiden 2014.

"Inilah butuhnya kenapa saya dari awal mendorong pemerintah agar membuka ASN. Karena kofisien orang yang pensiun, guru-guru yang pensiun dengan pengangkatan guru baru tidak seimbang," kata Nizar kepada INILAHCOM, Sabtu (9/3/2019).

Maka dari itu, Nizar mengatakan ini menjadi perjuangan Fraksi Partai Gerindra di DPR agar honorer K2 diangkat secara keseluruhan baik umum, guru, kesehatan. Tujuannya, biar suatu masalah yang rasio PNS atau guru yang kurang bisa cepat teratasi.

"Ini yang dulu dijanjikan Pak Jokowi pada 2014 tidak terealisasi sampai sekarang. Makanya, Fraksi Gerindra mengharapkan honorer K2 itu tidak ada jalan lain kita rubah revisi UU Nomor 5 tentang ASN sehigga PP 48/2018 tentang PPPK itu mengikuti undang-undang induknya. Tapi pada prinsipnya kita mendukung langkah Kemendikbud, yang penting memenuhi syarat," ujar Anggota DPR Fraksi Gerindra ini.

Di samping itu, Nizar mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno memiliki janji dalam visi misi kampanye akan mengangkat honorer K2 menjadi ASN secara keseluruhan tanpa melihat umur.

"Batasan umur yang kita pakai itu, yang kita rubah misalkan 45 tahun atau 50 tahun, kan sudah tegas dlm visi misinya akan mengangkat honorer K2 pendidikan umum, tenaga umum, tenaga kesehatan secara menyeluruh tanpa melihat batasan umur," jelas dia.

Menurut dia, kebijakan pemerintah itu harus berpihak untuk rakyat dab kenapa mengangkat honorer K2 ini seperti menjadi masalah besar. Padahal, gajinya juga akan digunakan oleh rakyat sendiri yang berputar di bumi Indonesia.

"Dan sudah saya hitung di badang anggaran (Banggar DPR) hanya butuh Rp 26 triliun. Ini kan hanya soal keberpihakan," tandasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggaet Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk mendapat tambahan tenaga sebagai guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Penandatangan kerja sama itu dilakukan oleh Supriano dan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen Bakti Agus Fadjari.

Kegiatan penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas kepada 900 orang, yang terdiri dari 450 orang TNI AD dari Batalyon 600 Raider Balikpapan yang akan bertugas di Nunukan, Kalimantan Utara; dan 450 orang TNI AD dari Batalyon 303 Raider Garut yang akan bertugas di Malinau, Kalimantan Utara.[ris]

Let's block ads! (Why?)