Terpopuler - Fahri Minta Presiden Bersikap Soal Ratna Sarumpaet

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai aksi penganiayaan yang dialami aktivis perempuan Ratna Sarumpaet adalah ancaman kepada kebebasan bedemokrasi di Indonesia.

Fahri menyebutkan, Ratna Sarumpaet adalah mewakili semua pihak khsususnya kaum perempuan."Beliau tidak punya jabatan, beliau tidak digaji uang negara, beliau adalah seniman, beliau adalah aktivis, seorang wirausaha, punya keahlian, dihormati, tidak hanya di Indonesia tapi juga di tempat tempat lain," kata Fahri di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Fahri menyebut, Ratna Sarumpaet adalah wakil dari masyarakat politik, masyarakat sipil, kelompok yang punya akal dan punya nalar.

"Teman teman aktivis dan yang hadir sekalian melalui mimbar ini, saya hanya ingin menyerukan kepada bapak Presiden Jokowi. Saya ingin mendengar sekali saja saudara sebagai presiden RI punya kata-kata dalam melindungi demokrasi. Melindungi kebebasan berpikir dan berpendapat, sebagaimana amanah dari UUD," ungkapnya.

Menurut dia, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan adalah hak warga negara.

"Karena itu, wahai presiden Jokowi yang ingin maju sekali lagi, keluarkan sepatah kata, apa sikap saudara terhadap persekusi ke diskusi, persekusi terhadap demokrasi dan penganiayaan seorang kepada perempuan berumur 70 tahun yang pingsan dan hampir mati gara-gara kedatangan preman yang kita tidak tahu datang dari mana," sebutnya.

Ia ingin presiden Jokowi berkata kata tentang ini di luar bencana yang begitu besar yang dialami bertubi-tubi dan tidak tertangani dengan baik. Tapi ini ada seorang yang membawa nyala api demokrasi bangsa , mengalami penganiayaan dan persekusi.

"Kita ingin presiden mengeluarkan sepatah kata tentang ini. Apabila dia tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, maka dia durhaka terhadap ibu pertiwi. Dan dia tidak layak menjadi pemimpin negeri ini. Ini adalah momen penolakan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa dipimpin dengan cara seperti ini," pungkasnya.

Politisi PKS ini mengungkapkan ancaman kepada kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan adalah penghianatan terhadap Konstitusi dan demokrasi . Kalimat itu cukup dikatakan kepada pemerintah.[Ivs].

Let's block ads! (Why?)