Terpopuler - Proyek Mangkrak Era Jokowi Ternyata Warisan SBY

INILAHCOM, Jakarta - Era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pelan tapi pasti menyelesaikan sejumlah proyek mangkrak di periode sebelumnya. Salah satu diantaranya adalah proyek pembangunan pelabuhan.

Direktur Center for Budget Analysis (CBS) , Uchok Sky Khadafi, mengatakan, banyaknya proyek pelabuhan yang mangkrak, perlu diaudit terlebih dahulu anggarannya. Kemungkinan besar, terhambatnya proyek yang didanai APBN itu, ada sesuatu yang salah. Selain itu, mangkraknya proyek pelabuhan adalah warisan dari pemerintah sebelumnya.

"Proyek ini yang bertanggungjawab rezim SBY. Mereka harusnya yang bertanggungjawab, jika kemudian diadakan audit merekalah yang perly diperiksa," kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Uchok mengaku heran dengan banyaknya proyek pelabuhan yang mangkrak. Padahak, pemerintah saat ini mengedepankan pembangunan berbasiskan investasi. Jika kemudian ini tidak menguntungkan bagi investor, jelas tidak akan dilanjutkan. "Ini perlu diaudit. Semua harus bertanggungjawab, mungkin menteri-menteri sebelumnya harus ikut diperiksa," ujar Uchok.

Dari data yang diperoleh, terdapat sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai APBN di era SBY yang terbengkalai sampai saat ini. Semisal, Pelabuhan Dempak yang menggunakan APBN 2013 senilai Rp57 miliar, sampai saat ini terbengkalai.

Contoh lainnya, Pelabuhan Moncoh didanai APBN 2013 senilai Rp63 miliar, Pelabuhan Meranti didanai APBN 2013 senilai Rp50 miliar, Pelabuhan Teluk Tapang didanai APBN 2012 senilai Rp128 miliar, Pelabuhan Tanjung Beringin didanai APBN 2007 senilai Rp16 miliar. Adapula Pelabuhan Penajem Sangetta didanai APBN 2012 senilai Rp 49 miliar, Pelabuhan Pacitan dibiayai APBN 2012 senilai Rp55 miliar, Pelabuhan Kalianget Sumenep dibiayai APBN 2013 senilai Rp4 miliar.

Proyek laiinya adalah Pelabuhan Batanjung dibiayai APBN 2012 senilai Rp110 miliar, Pelabuhan Air Buaya dibiayai APBN 2012 senilai Rp21 miliar, Pelabuhan Sesayap dibiayai APBN 2012 senilai Rp16 miliar, Pelabuhan Serongga dibiayai APBN 2009 senilai Rp16 miliar, Pelabuhan Marabatuan dibiayai APBN 2013 senilai Rp16 miliar, Pelabuhan Matasiri dibiayai APBN 2013 senilai Rp39 Miliar. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, terdapat 20 proyek yang mangkrak di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Wahju Satrio Utomo. Dia bilang, pemerintah telah meninjau ulang dan memilah-milah puluhan proyek tersebut untuk keberlanjutannya. "Jumlahnya ada sekitar 20-an proyek yang mangkrak tersebar di berbagai daerah," kata Agus.

Dia mengatakan, proyek pelabuhan yang mangkrak tersebut berasal dari pembangunan tahun 2009 dan tersebar di berbagai provinsi, terutama di wilayah Indonesia timur. "Kita berjanji akan membenahi proyek yang jika dipelajari ternyata memang menguntungkan akan kita lanjutkan, kalau yang tidak menguntungkan ya kita hentikan," kata Agus.

Satrio menambahkan, proyek pelabuhan yang mangkrak terbagi dua kategori. Pertama, proyek yang dibangun tidak selesai. Kedua, proyek yang dibangun selesai, tapi tidak dapat digunakan sebagaimana-mestinya.

Selain itu, kata Satria, tidak ada studi lapangan yang baik sebelum proyek dibangun sehingga saat proyek selesai, ternyata tidak bisa digunakan karena faktor penunjang tidak tersedia.

Karena itu, solusinya, kata dia, jika proyek pelabuhan laut yang mangkrak itu disebabkan kelengkapan dokumen tidak memadai, maka persyaratan dokumen akan dipenuhi sehingga nantinya bisa dimaksimalkan penggunaannya.

Untuk melanjutkan proyek pelabuhan laut yang mangkrak di daerah, katanya, pihaknya akan melibatkan pemerintah daerah setempat sehingga ada koordinasi pusat dan daerah. "Selain itu juga kita akan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyek yang mengkrak," kata Satria. [ipe]

Let's block ads! (Why?)