Terpopuler - Jadi Dirut Pertamina, harus Akur dengan Pemerintah

INILAHCOM, Jakarta - Pencopotan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina bukan tanpa sebab.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih menyatakan, bila Pertamina tak bisa sejalan dengan pemerintah. "Misal BBM satu harga, kelangkaan elpiji, premium, pembangunan proyek-proyek kilang yang lama untuk meningkatkan kapasitas dan itu masih terhambat semua, makanya saya apresiasi yang dilakukan pemerintah untukk ganti direksi ini," kata Eni pada INILAHCOM, Minggu (22/4/2018).

Menurut Eni, alangkah baiknya bila Pertamina mendukung kebijakan dari pemerintah. Antara lain, soal BBM penugasan, ataupun menyediakan BBM jenis peemium di Jawa, Madura, Bali alias Jamali. Apalagi Pertamina itu perusahaan milik negara. Namun Elia seolah tak setuju menjual premiun di Jamali dan tidak boleh menaikkan harga BBM.

Namun begitu, dikonfirmasi apakah sikap Elia adalah pembangkangan pada pemerintah, Politikus Partai Golkar itu enggan berspekulai. Namun yang pasti, kata dia, pemerintah sudah tidak cocok dengan gaya pemimpin Elia.

"Ada ketidakcocokan antara pemerintah dan Pertamina. Jadi makanya tugas-tugas yang bisa jalan bagus dan baik ini enggak kelihatan," ujar dia.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan kewajiban pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium diatur dalam UU. Pengendalian harga dilakukan untuk menjaga daya beli dan mencegah inflasi tinggi.

"Kita memang lagi cari apa yang Pemerintah bisa mendukung lagi supaya harga BBM tetap terkendali," ujar Jonan beberapa waktu lalu.

Jonan mengklaim, Pemerintah sudah memperhitungkan dengan baik kadar kesehatan keuangan Pertamina. Kebijakan Pemerintah semata-mata untuk kepentingan publik, dan tidak akan menciderai Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan memberikan hak-hak pengelolaan beberapa blok migas kepada Pertamina.

"Pertama, Blok Mahakam, itu tambahan pendapatan bersihnya saja setahun Rp7-8 triliun. Lalu ditambah 8 blok, bisa tambah Rp1 triliun sampai Rp2 triliun, jadi setahun bisa dapat Rp10 triliun, dan itu akan diberikan selama 20 tahun," kata Jonan.

Menurut Jonan, kalau pendapatan berkurang karena Pertamina harus menyediakan Premium, kompensasi Pemerintah dilakukan salah satunya melalui penguatan di sektor hulu. Berdasar catatan dalam beberapa tahun terakhir hitungan laba yang diperoleh Pertamina juga masih sangat tinggi.

Jonan mengungkapkan, pada 2017, meskipun turun dibanding tahun sebelumnya, Pertamina masih bisa mencatat laba Rp36 triliun. Sementara, Jonan membandingkan laba yang dibukukan PLN hanya sekitar Rp4,4 triliun dengan kewajiban subsidi yang juga sama beratnya. [hid]

Let's block ads! (Why?)