Terpopuler - Kasus Era Ahok Pimpin DKI Harus Diusut Lagi

INILAHCOM, Jakarta - Pendiri Partai Berkarya Nurul Candrasari Masjkuri menilai perlunya kembali dilakukan pengusutan terhadap tiga perkara yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia menyebut perkara hukum yang telah terbuka di hadapan publik jangan sampai menggantung penyelesaiannya, sekalipun diduga melibatkan Ahok yang baru saja menjalani hukuman kasus penistaan agama.

"Ini masalah hukum ya. Artinya kalau ada hukum yang dilanggar harus diusut. Kemarin hukuman Ahok itu akibat dia menista agama. Sementara, kasus-kasus yang lain yang diduga menyeretnya belum tersentuh," ujar Nurul kepada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Lebih jauh, ia mengharapkan aparat penegak hukum tak bersikap tebang pilih terhadap Ahok, jika memang terbukti melanggar hukum melalui tiga perkara yang disinyalir menyeretnya.

"Kalau mau bicara keadilan, semua orang di mata hukum sama. Nggak ada tebang pilih. Ini tidak bermaksud memojokan Ahok, tapi ada konsekuensi dari dugaan pelanggaran hukum," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, ada tiga kasus yang diduga melibatkan Ahok saat memimpin DKI Jakarta sebagai wakil gubernur dan gubernur menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih sebagai Presiden RI.

Perkara pertama, yang diduga menyeret mantan duet Djarot Saiful Hidayat itu ialah proyek pengadaan bus Trans Jakarta senilai Rp1,2 triliun. Perkara ini terbukti merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Adapula kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). Perkara yang membuat Ahok berseteru dengan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung) ini disinyalir merugikan negara hingga Rp 50 miliar rupiah.

Kasus ketiga yang siap kembali menyambut kebebasan Ahok dari rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok ialah kasus dugaan korupsi pembelian tanah milik rumah sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI, dengan harga yang jauh di atas pasaran.

Let's block ads! (Why?)