Terpopuler - INDEF: Investor Lebih Percaya The Economist

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo, mestinya tidak menyanggah atau bereaksi atas kritikan keras sebuah majalah ekonomi asal Inggris, The Economist.

"Kritik The Economist sebaiknya jangan disangkal (oleh Pemerintah, red)," kata Ekonom Indef Bhima Arya Yudhistira, Minggu (27/1/2019).

Pemerintah mestinya menjadikan kritikan itu sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja. Bukan langsung menyangkal atas kritikan itu. Meskipun sanggahan itu ialah suatu yang sah.

"Tapi dijadikan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi kedepannya," ujar Bhima.

Sebab, kata dia, sangkalan pemerintah itu tidak akan didengar oleh investor. "Tapi investor lebih percaya the economist karena lebih kredibel," kata dia.

Adapun majalah The Economist memiliki sejumlah poin kritikan dari perekonomian Indonesia, angka kemiskinan, pengangguran, suku bunga, infrastruktur hingga tenaga kerja yang kurang terampil.

Kritikan dibidang ekonomi, pemerintahan Jokowi-JK dinilai tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya hal itu tidak seirama dengan janji kampanye yang akan menumbuhkan ekonomi sampai 7%. Faktanya ekonomi Indonesia di tahun 2018 kuartal III hanya tumbuh 5,17%.

Tapi, pihak istana mengklaim indikator makro ekonomi Indonesia masih tetap solid dan cenderung membaik dari tahun 2014, 5,01% menjadi 5,17% tahun 2018.

Selain itu, prospek 2019 tidak terlalu baik, karena bank sentral juga telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak enam kali dalam sembilan bulan terakhir. Ini sebuah antisipasi untuk menahan penurunan mata uang. Hal ini juga dibantah pihak istana yang menyebut pada 2018 kondisi ekonomi dunia tidak berada dalam kondisi yang bugar. Hal ini membuat sebagian negara besar menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga.

Misalnya, yang menjadi faktor pendorong adalah kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed), kenaikan harga minyak dan dampak perang dagang AS dan China.

Kemudian infrastruktur juga ikut masuk dalam poin kritik. Selanjutnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sektor ketenagakerjaan masih kurang baik. Mereka menyebut tenaga kerja di Indonesia masih belum terampil namun menuntut upah yang tinggi.[jat]

Let's block ads! (Why?)