Terpopuler - Utang Tambun, Ritel Tutup, Ekonomi Mengkhawatirkan

INILAHCOM, Jakarta - Suka atau tidak, ekonomi makin lesu ditandai dengan terkulainya daya beli. Sementara defisit APBN dan utang di era Joko Widodo semakin menumpuk.

Klaim bahwa utang di zaman Jokowi dibelanjakan untuk sektor produktif, sepertinya tidak terbukti. Bahkan ada yang percaya hanya ilusi. Jauh lebih buruk ketimbang masa pemerintahan SBY.

Akibatnya, masyarakat dan dunia usaha, terus tak pernah berhenti mengkritisi penambahan utang pemerintah.

Prof Dr Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies-PEPS, mengatakan, ketika kampanye capres di 2014, Jokowi pernah berjanji untuk tidak menambah utang negara. Pembangunan nasional akan dilakukan secara mandiri.

Apa daya realisasi tidak seindah janjinya. Sepanjang 2015-2018, utang terus ditumpuk. Di mana, penambahan utang mencapai Rp1.207,7 triliun. Masing-masing Rp298,5 triliun (2015), Rp308,3 triliun (2016), Rp341 triliun (2017) dan Rp259,9 triliun (2018).

Sementara defisit APBN 2018 masih merupakan angka sementara. Kalau ditotal, defisit dan utang di era Jokowi lebih gede ketimbang dua periode pemerintahan SBY. Dalam sepuluh tahun, utang bertambah Rp905,3 triliun.

Pengamat ekonomi, Anthony Budiawan, mempertanyakan pembenaran dari para pembantu Jokowi terkait semakin tambunnya utang negara. Katanya untuk infrastruktur yang mendukung bertumbuhnya perekonomian nasional. Sayangnya, sepanjang pemerintahan Jokowi, angka pertumbuhan ekonomi tak beranjak jauh dari level 5%.

Selain itu, para menteri di Kabinet Kerja Jokowi, rajin gembar-gembor tentang ketertinggalan infrastruktur di Indonesia. Sehingga, mau tak mau pemerintah harus mengejarnya.

Pemerintah Jokowi juga mengklaim bahwa defisit APBN, dan utang, seharusnya tidak menjadi masalah dan tidak perlu dipersoalkan selama digunakan untuk sektor produktif dalam pembangunan ekonomi nasional seperti pembangunan infrastruktur.

Masalahnya, defisit pada APBN (dan utang pemerintah) terjadi karena Penerimaan Negara secara keseluruhan lebih rendah dari Belanja Negara secara keseluruhan.

Artinya, kalau Penerimaan Negara pada periode tertentu hanya Rp1.000 triliun sedangkan Belanja Negara Rp1.200 triliun, maka terjadi defisit. Untuk menambal defisit itu, pemerintah memilih jalan pintas dengan berutang Rp200 triliun.

Di sisi lain, ungkap Anthony, kalau defisit atau utang digunakan untuk sektor produktif maka peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya lebih besar dari penambahan utang dari defisit APBN.

Artinya, rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) seharusnya menurun. Faktanya, rasio utang terhadap PDB malah membesar dari 24,7% pada 2014, menjadi 29,39% pada 2017.

Menunjukkan bahwa penggunaan utang kurang efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, sumber daya ekonomi rakyat bakal makin disedot untuk bayar utang ke depan, padahal pemakaian utang itu tidak efisien dan lebih membebani masyarakat.

Pada gilirannya, ekonomi Ri terjebak utang makin dalam,sementara ekonomi rakyat makin lemah. Jerat utang ini telah mencekik leher rakyat yang daya belinya makin tergerus. Fakta tumbangnya sejumlah peritel kakap, jelas menunjukkan betapa sadisnya pelemahan daya beli rakyat tersebut. Salah satu korbannya adalah PT Hero Supermarket Tbk yang menutup 26 gerai di Jawa dan Sumatera.

Dari jumlah gerai Hero yang tutup, sebagian besar berada di kawasan Jabodetabek. Alhasil, 532 karyawan dirumahkan.

Menanggapi hal ini, ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut tutupnya sejumlah gerai milik Hero itu, merupakan klimaks dari rendahnya daya beli, atau konsumsi masyarakat sepanjang 2018.

Tak hanya itu, harga komoditas perkebunan yang anjlok, berdampak signifikan terhadap melorotnya konsumsi. Akibatnya masyarakat lebih menahan diri untuk berbelanja. "Meskipun inflasi cuma 3,1% tapi masyarakat tak punya daya beli yang kuat untuk berbelanja," ujarnya.

Kegagalan ekonomi ala Nawacita inilah yang beberapa tahun ini membuat rakyat mengeluh mengenai sulitnya mencari uang dan pekerjaan. Sementara usaha pemerintah untuk mendongkrak ekonomi tak berhasil, maka praktis dampak politiknya juga negatif yakni menggerus elektabilitas Jokowi.

Maka, terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan legislatif pada April mendatang, buruknya ekonomi itu membuat masyarakat semakin khawatir. Khususnya kelas menengah ke atas yang tinggal di perkotaan, maupun kelas bawah yang makin kesulitan.

Sedangkan faktor suku bunga tinggi jelas akan menambah stagnasi pada pertumbuhan konsumsi. Sungguh, kompleksitas persoalan ekonomi itu harus dibenahi dan diatasi karena dampak sosial-politiknya makin mengkhawatirkan menjelang pilpres. [ipe]

Let's block ads! (Why?)