Terpopuler - Sri: Daerah Prioritas Jokowi Diincar Calo Anggaran

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, daerah yang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Indonesia Timur, menjadi incaran calo anggaran.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat jumpa pers menyikapi anak buahnya Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan yang dicokok KPK pada Jumat malam (4/5/2018). Yaya ditangkap KPK karena diduga menerima suap untuk meloloskan proyek dalam RAPBN-Perubahan 2018.

Menurut Sri, tindakan itu memprihatinkan dan telah meruntuhkan kredibilitas Kemenkeu yang sudah dibagun selama ini. "Ini memprihatikan juga banyak di Indonesia Timur, di mana daerah yang menjadi pusat perhatian Presiden (Joko Widodo) untuk memajukan, yang terluar, tertinggal, tapi mereka paling rawan menjadi objek para calo anggaran," kata Sri saat jumpa pers di kantornya, Senin (7/5/2018).

Namun, Sri tidak merincikan mana saja daerah yang dimaksud. Termasuk sumber informasi yang didengarnya itu. Hanya dikatakan bahwa dia sudah lama mengetahui masalah ini.

"Saya mendengar bahwa Pemda, terutama Pemda yang masih baru terbentuk atau Kepala Daerah baru terpilih, biasnaya mereka kemudian merasa perlu untuk sowan dateng, atau mereka tidak memiliki cukup pengalaman sehingga mereka kemudian menjadi objek sangat rawan bagi makelar anggaran," ujar Sri.

Menurut Sri, hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh kepala daerah yang baru terpilih. Untuk itu, kedepannya ia akan melakukan edukasi kepada kepala daerah.

"Utamanya Juni ada Pilkada 170 daerah yang baru. Saya meminta Dirjen Perimbangan untuk aktif menyampaikan kepada kepala daerah yang baru, bahwa mereka tidak perlu bertemu dengan para calo anggaran," kata Sri.

Seperti diketahui, penangkapan Yaya bersama Anggota Komisi XI DPR asal Partai Demokrat, Amin Santono, serta dua orang dari swasta yakni Eka Kamaluddin dan Ahmad Ghiast adalah untuk meloloskan proyek yang bakal dimasukkan dalam RAPBN-P 2018.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK mengamankan uang sebesar Rp500 juta. Uang tersebut diduga sebagai bagian dari 7% commitment fee dari dua proyek di Pemkab Sumedang senilai Rp25 miliar.

Salah satu proyek itu berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar. Proyek lainnya berasal dari Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,850 miliar.

Dalam kasus ini, penyidik KPK mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana tersebut, antara lain emas seberat 1,9 kilogram, uang tunai Rp1,84 miliar. Adapula uang pecahan SG$63.000 dan US$ 12.500. [ipe]

Let's block ads! (Why?)