Terpopuler - Pak Jokowi Ada Titipan Pesan Dari Bang Fahri

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Korea Selatan untuk memulai kunjungan kerja pada Minggu (9/9/2018).

Ada sejumlah pembahasan yang akan dilakukan presiden dengan Moon Jai-in selaku presiden Korea Selatan.

Setelah berangkat menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia RI-1, presiden sudah mendapat titipan pesan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Dikutip dari akun twitter pribadinya, @fahrihamzah, Fahri meminta presiden untuk mempelajari sistem pemberantasan korupsi dari negeri ginseng tersebut.

Fahri juga tak segan untuk me-mention akun twitter pribadi Presiden Jokowi atas titipan pesannya tersebut.

"Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan "darurat korupsi" seperti tuduhan selama ini. Karena kalau ia, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal." cuitnya seperti dipantau INILAHCOM, Minggu (9/9/2018) malam.

Menurutnya, KPK Korsel cukup sukses menggabungkan beberapa lembaga dalam satu lemabaga pemberantasan korupsi. Sebab dengan dalih darurat korupsi, Indonesia justru tampak hanya mengandalkan KPK dalam urusan darurat pemberantasan korupsi.

Berikut kultwit Fahri untuk presiden yang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Vietnam.

Pak, Saya titip:
Pelajari sejarah pemberantasan Korupsi di Korsel dan khususnya sejarah KICAC (Korean Independent Commision Against Corruption). LALU diganti ACRC (Anti Corruption and Human Right Commision). ACRC adalah gabungan Banyak lembaga termasuk Ombudsman..

Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan "darurat korupsi" seperti tuduhan selama ini. Karena kalau ia, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal.

Hanya di Indonesia, darurat korupsi hanya menjadi kesibukan satu lembaga. Presiden sendiri tidak menyebut darurat melihat begitu merata "tangkapan KPK" sehingga semua partai dapat disebut sebagai lumbung koruptor menurut cap yang dibuat KPK.

Terakhir KPK menangkap hampir semua anggota legislatif kota malang. Lalu, mempersoalkan tiket #AsianGames2018 tapi diam setelah dibantah wakil presiden. Jadi hanya di Indonesia definisi korupsi masih kita sengketakan. Bagaimana bisa kita selesaikan?

Dari semua negara yang saya pelajari, Korea Selatan paling baik jadi contoh kita. Pembubaran KICAC dan diganti oleh ACRC adalah karena ekonomi yang terganggu. Manuver KICAC bikin rusak iklim usaha dan kebebasan sipil. Maka Anti Korupsi digabung dengan HAM.

Sementara di kita aneh. Tidak ada Kordinasi. Definisi aja Gak jelas. Ada lembaga sibuk sendiri yang lain menonton dan kebih baik menghindar. Akhirnya sejak 2002 (persis sama dengan tahun berdirinya KICAC) di Indonesia berkembang suasana tidak pasti.

Sementara evaluasi atas UU yang sudah berumur 16 tahun terus ditentang. Usulan amandemen bak mau mengubah kitab suci. Demonstrasi dikerahkan dan ancaman dilayangkan "koruptor menyerang balik". Jadilah ia lembaga suci yang tidak bOleh diganggu gugat.

Terserah pak @jokowi bapak pasti melihat pelambatan ekonomi. Akhirnya pemerintah cabut subsidi, ngutang ke luar negeri, proyek dikerjain sendiri dan BUMN disuruh ngutang bunga tinggi. Nanti BUMN Bisa2 dijual ke luar negeri. Ini semua karena ketidakpastian hukum.

Sambil pak @jokowi berpikir, teken saja kerjasama dan ikut saja pola Korea selatan. Gak usah malu untuk kebaikan negeri. Lihat Korsel itu, industri hidup, kelas menengah tumbuh. Kita merdeka bareng, bikin KPK bareng tapi hasil lain. Kenapa? Karena mereka mau koreksi.

Kita berkejaran dengan waktu. Sementara Korea selatan tambah menguasai industri dunia; mulai soal otomotif, elektronik dan digital media, sampai K-POP dan restoran di mana-mana. Eh kita sibuk tangkap pencuri. Dan dianggap prestasi. Tambah banyak dianggap tambah sukses.

Let's block ads! (Why?)