Terpopuler - Jelang Hari Pencoblosan, Polri Harap Publik Cerdas

INILAHCOM, Jakarta - Mabes Polri mengakui menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019, hoaks kian marak. Terakhir, beredar kabar yang menyebut hasil penghitungan suara di luar negeri sudah keluar dan KPU sudah memastikan itu hoaks.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan berita-berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan diperkirakan akan makin masif. Baik itu melalui media sosial atau pun secara terbuka.

"Juga tidak menutup kemungkinan adanya metode penyebaran berita bohong lainnya, seperti penyebaran SMS melalui peralatan broadcasting yang dapat diterima oleh siapa saja di suatu daerah tertentu, seperti di kerumunan orang yang menghadiri suatu pertemuan terbuka atau kampanye, yang umumnya adalah black campaign maupun negative campaign yang menyerang individu tertentu," kata Dedi, Rabu (10/4/2019).

Dedi lalu mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam bermain media sosial. Sebab, meneruskan atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar bisa diancam dengan pidana.

"Polri mengingatkan masyarakat, bahwa meneruskan berita atau pemberitahuan bohong dapat dikenakan pidana dengan ancaman penjara setinggi-tinggi selama sepuluh tahun, dan bilamana yang disebarkan mengandung ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), akan dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun," jelas Dedi.

Dedi menambahkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 juga bisa diancam dengan gangguan Siber. Dedi memastikan Polri dibackup TNI siap memberi rasa aman untuk masyarakat yang hendak menggunakan hak pilihnya.

"Selain ancaman berita bohong, penyelenggaraan Pemilu juga tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan siber, baik yang disengaja maupun yang terkendala akibat volume akses yang tinggi sehingga terjadi kelambatan akses data," terang Dedi.

"Oleh karena itu, selain siap melakukan pengamanan fisik dengan dukungan keamanan penuh dari TNI dan Polri yang menjamin masyarakat untuk tidak ragu menggunakan hak pilihnya, KPU juga telah didukung banyak stakeholder agar penyampaian hasil hitung manual yang disaksikan secara terbuka dapat diketahui hasilnya oleh masyarakat," sambung Dedi. [ton]

Let's block ads! (Why?)