Terpopuler - Bos KBN Cuekin Rekomendasi Pokja IV Yasonna

INILAHCOM, Jakarta - Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi di bawah komando Yasona Laoli, Menkumham pernah menyebut ada 139 kasus investasi. Tahun ini, targetnya 75 kasus investasi terselesaikan.

Hingga Februari 2019, Pokja IV mengklaim telah menyelesaikan 149 kasus yang berkaitan dengan investasi. Juniver Girsang, praktisi hukum yang juga pengacara PT Karya Citra Nusantara (KCN), mengatakan, dari sekian banyak kasus investasi yang ditangani Pokja IV, salah satunya adalah Pelabuhan Marunda.

Di mana, masalah hukum yang melibatkan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kemenhub dan KCN ini, sejatinya sudah mendapatkan rekomendasi dari Pokja IV. Akan tetapi, pihak KBN sebagai penggugat dan juga pemegang saham KCN, tidak menggubris rekomendasi tersebut.

"Bagaimana mungkin sebuah persero BUMN mengacuhkan rekomendasi dari Pokja IV. Bahkan direkturnya tidak pernah memenuhi panggilan rapat dari Pokja IV," kata Juniver, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Terdapat sejumlah poin penting dalam rekomendasi Pokja IV terkait sengketa Pelabuhan Marunda. Antara lain, pembangunan dermaga di Pelabuhan Marunda harus dilanjutkan, karena termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, pelabuhan yang semestinya sudah rampung sejak 8-9 tahun lalu, hingga saat ini masih jauh dari rancangan bahkan boleh disebut terlunta-lunta.

"Pokja IV sudah bekerja dengan baik dan maksimal, mereka sudah memberikan rekomendasi yang menurut saya sudah sangat baik dan adil. Saya sangat apresiasi kinerja dari Pokja IV. Namun pak Yasona harus lebih tegas terhadap Direktur KBN, kok bisa bisanya tidak hadir dalam undangan Pokja IV, tapi malah dijawabnya dengan Menggugat ke Anaknya sendiri, KCN, dan sayangnya tidak ada sanksi apa-apa," ujar Juniver.

Juniver mengakui, 30 tahun berkarir di bidang hukum, baru kali ini menemui kasus seperti ini. Banyak kejanggalan dan kental aroma kepentingannya. "Kasus ini seperti ada negara dalam negara sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum investasi antara BUMN dengan Swasta," kata Juniver.

Ekonom senior asal UI, Faisal Basri mengatakan, pemerintah dan BUMN perlu membangun iklim investasi yang kondusif. Demi mendukung serta melindungi para investor. Salah satunya menyusun tiga rencana pembangunan yang saling terkait satu dengan yang lain demi mencapai target pembangunan terhadap sektor ekonomi dan sosial.

"Negeri ini terlalu besar untuk dikelola hanya dengan BUMN, tidak akan bisa maju. Perlu adanya kerja sama dari inisiatif masyarakat lainnya. Namun, kolaborasi hanya akan lancar kalau tidak disusupi dengan 'vested interest' atau 'saling titip' - jangan sampai ada yang menunggangi kepentingan sendiri," kata Faisal. [ipe]

Let's block ads! (Why?)