Terpopuler - Polri/TNI Jangan Berat Sebelah Agar Pemilu Selamat

INILAHCOM, Jakarta - Netralitas aparat TNI dan Polri cukup penting dalam hajatan Pemilu 2019. Sebagai perangkat negara, dua institusi itu harus dipastikan imparsialitasnya. Netralitas tak bisa ditawar. Risikonya pemilu agar berjalan beradab dan menentukan masa depan demokrasi di Indonesia.

Tak genap dua bulan menjelang Pemilu 2019, persoalan netralitas aparat TNI-Polri termasuk penyelenggara pemilu masih menjadi sorotan kritis publik. Sikap tidak memihak pada kelompok dan partai tertentu menjadi hal yang tak bisa ditawar lagi. Institusi negara itu harus netral dan tampak netral. Tak boleh bernegosiasi soal netralitas.

Salah satu yang banyak mendapat sorotan dari publik menimpa institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum dalam merespons berbagai laporan yang muncul terkait dengan tim dua pasangan calon presiden/wakil presiden.

Seperti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang mengeluhkan puluhan laporan ke aparat kepolisian hingga saat ini mangkrak belum ada tindaklanjut oleh polri, dewan pers, termasuk penyelenggara pemilu seperti Bawaslu.

"Terdapat 20 laporan BPN ke Bareskrim, Bawaslu dan Dewan Pers soal fitnah dan pencemaran nama baik terutama kepada paslon nomor 02," ujar anggota bidang hukum BPN Prabowo-Sandi Habiburrokhman belum lama ini dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Di sisi lain, sejumlah pihak yang berafiliasi politik ke pasangan No 02 telah ditindaklanjuti bahkan telah mendapat putusan hukum seperti yang menimpa politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani yang juga musisi Dewa 19 ini terjerat dua kasus sekaligus. Pertama terkait dengan kicauannya di Twitter terkait dengan penista agama dan kedua terkait dengan konten video blog yang beredar saat Dhani menyebut kata Idiot kepada para demonstran yang mempersekusi dirinya saat hendak menggelar deklrasi gerakan #2019GantiPresiden.

Belakangan juga banyak mendapat sorotan publik soal netralitas pejabat negara dalam hajatan Pemilu 2019 ini. Seperti video viral yang berasal dari Makassar terlihat sejumlah camat di Kota Makassar bersama mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Kasus ini tengah didalami oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, deklarasi dukungan 31 kepala daerah se-Jawa Tengah terhadap pasnagan Jokowi-Ma'ruf yang dipimpin oleh Gubenrur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga tak luput mendapat sorotan publik. Kendati, Bawaslu Jawa Tengah telah memutus ke-31 kepala daerah di Jateng itu melanggar UU Pemilu dan UU Pemda.

Kendati 31 kepala daeah di Jawa Tengah dinyatakan bersalah, namun publik membandingkan perlakuan yang berbeda saat menimpa kepala desa di Mojokerto yang telah menjalani sanksi pidana pemilu selama dua bulan meringkuk di tahanan. Ia terbukti melakukan pelanggaran UU Pemilu karena ikut serta dalam kampanye Sandiaga Uno pada akhir November tahun lalu.

Persoalan netralitas aparat ini juga pernah menjadi salah satu topik bahasan saat debat perdana pasangan capres-cawapres pada 17 Januari 2019 lalu. Kala itu, baik Prabowo maupun Sandi mempertanyakan komitmen pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum.

"Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih, yang kita temukan aparat berat sebelah. Sebagai contoh kalau gubernur menyatakan dukungan kepada pasangan 01 tidak apa, sementara kepala desa dukung kami ditangkap," sebut Prabowo kepada Jokowi saat debat perdana bulan lalu.

Prabowo kembali menyoroti soal neralitas aparat khususnya dalam menghadapi Pemilu 2019 ini. Seperti pernyataannya saat kampanye di Mojokerto, Minggu (24/2/2019) mengingatkan agar TNI-Polri bersikap adil. "Saya mengimbau selalu membela rakyat kita, jangan membela satu golongan saja," ingat Prabowo.

Komiten etralitas aparat dan penyelenggara pemilu harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Aparat dan peneyelnggara pemilu tidak hanya netral namun juga tampak terlihat netral di hadapan publik. Sikap ini penting untuk menghaduirkan pemilu yang berkeadaban dan memastikan proses dmeokrasi berjalan sesuai aturan main. [*]

Let's block ads! (Why?)