Terpopuler - Ini Respon KPK Terkait Boikot Anggaran oleh DPR

INILAHCOM, Jakarta - Penolakan KPK untuk menghadirkan tersangka dugaan pemberian keterang palsu dalam sidang e-KTP Miryam S Hayani di rapat pansus hak angket punya buntut. DPR mengancam akan memboikot membahas anggaran KPK tahun 2018 nanti.

Ancaman tersebut awalnya dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Golkar Misbakun. Dia menyarankan apabila KPK tetap tidak mau menghadirkan Miryam Komisi III DPR tidak udah membahas anggaran KPK.

Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai, langkah itu akan mengganggu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, dia berharap pihak DPR memikirkan kembali.

"Jangan sampai kemudian, ketika anggaran dihentikan akan berimplikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Karena ini jadi kepentingan publik," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Febri menyatakan, sesama lembaga negara mustinya bisa menggunakan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan saling menghormati tugasnya masing-masing.

"Jangan sampai kemudian, ketika anggaran dihentikan akan berimplikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi," kata Febri.

Namun begitu, pihaknya masih memiliki pandangan positif terhadap DPR, yang masih menjalankan tugas-tugasnya pada koridor hukum ketatanegaraan. Menurut Febri, pihaknya juga belum mengetahui usulan tersebut merupakan pendapat pribadi atau lembaga.

"Nanti kita lihat bersama-sama. Karena ini jadi kepentingan publik," kata dia. [ton]

Let's block ads! (Why?)