Terpopuler - RI Diharap Jadi Mediator Konflik Laut Cina Selatan

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Diharapkan, Indonesia dapat menjadi alternatif solusi bagi konflik Laut Cina Selatan.

Pengamat Intelijen dan Pertahanan, Susaningtyas Kertopati alias Nuning mengapresiasi Pemerintahan Joko Widodo khususnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi karena telah menjadikan RI sebagai anggota tidak tetap DKK PBB.

"Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB harus merefleksikan politik luar negeri Indonesia," kata Nuning, Jumat (4/1/2019).

Menurut dia, Presiden Jokowi memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga program utama Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB terutama terkait implementasi pilar kelima yaitu mewujudkan pertahanan maritim yang handal.

"Pertahanan maritim yang dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat ditempuh melalui hard power dan soft power. Hard power ditempuh melalui program MEF, soft power dapat ditempuh melalui diplomasi maritim," ujarnya.

Menurut dia, sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat Poros Maritim Dunia, maka diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan.

"Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik," jelasnya.

Dengan demikian, Nuning mengatakan para diplomat Indonesia dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982.

"Indonesia dapat menyiapkan para diplomat yang akan mengawaki pos tersebut di PBB dalam bentuk tim terpadu, tidak saja para pejabat Kemenlu RI tapi juga para pejabat dari berbagai instansi yang menangani pertahanan maritim, seperti perwira TNI AL, Bakamla dan lainnya," tandasnya. [ton]

Let's block ads! (Why?)