Terpopuler - Ba'asyir Batal Bebas, TPM: Kemanusiaan Apa?

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah hampir dipastikan membatalkan pembebasan bersyarakat pimpinan pondok pesantren Ngruki, Abu Bakar Ba'asyir dalam kasus terorisme. Alasannya karena Ba'asyir menolak menandatangani surat sumpah setia kepada NKRI dan Pancasila.

Tim Pengacara Muslim, Mahendradatta pun menyuarakan pendapatanya di linimasa twitter. Dalam akun pribadinya, Rabu (23/1/2018), Mahendradatta menanyakan alasan kemanusiaan yang sebelumnya digembar-gemborkan pemerintah.

Sekarang kami bertanya, Kemanusiaannya (Humanity) prakteknya apa ya? Atau yg bagaimana ya? https://t.co/QdNyyjwkhB
Mahendradatta (@mahendradatta) January 22, 2019

Dia menuturkan, Ustaz Abubakar Ba'asyir menurut LP Gunung Sindur, Bogor, memiliki hak Pelepasan Bersyarat Tanggal 13 Desember 2018. "Kalau sekarang mau dikaji secara hukum, kajilah Dasar Hukum mengapa Pembebasan Ustadz belum dilakukan sampai lebih dari 1 bulan," ujarnya.

Pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sendiri pada mulanya disampaikan oleh kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril dirinya telah diperintah oleh Presiden Jokowi untuk mengurus proses pembebasan Ba'asyir meski tidak menandatangani sumpah setia kepada NKRI dan Pancasila. Ba'asyir dibebaskan oleh pemerintah karena faktor usia dan kemanusiaan.

"Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan, termasuk kondisi kesehatan," kata Presiden Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

Namun belakangan pemerintah meralat informasi tersebut, pemerintah menyatakan tidak akan membebaskan Ba'asyir jika tidak menandatangai sumpah setia kepada NKRI dan Pancasila.

"Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah, syaratnya harus dipenuhi. Kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak, kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019). [fad]

Let's block ads! (Why?)