Terpopuler - Krisis Garam Era Jokowi, DPR Malah Salahkan Susi

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan menuding Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus bertanggung jawab atas krisis garam yang terjadi di mana-mana.

Kata politisi PKB ini, krisis garam terjadi karena kesalahan manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena, kekurangan produksi berlanjut dengan melonjaknya harga garam, sejatinya sudah diketahui KKP sejak lama.

"Masalah ini sebenarnya sudah diketahui sejak tahun 2016. Data produksi dan data kebutuhan sudah ada, dan Menteri Kelautan dan perikanan sudah paham ada kekurangan tetapi impor ditahan," kata Susi di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Kata Daniel, solusi dari permasalahan ini adalah Menteri Susi membuka telinga dan hati, sehingga kebijakannya tidak ngawur. "Kini, semua terkena dampaknya. Tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga kalangan industri," kata Daniel.

Ya, kelangkaan garam ini, benar-benar kejadian langka. Celakanya, Presiden Joko Widodo yang kena apes. Lantaran terjadi saat dirinya berkuasa.

Kontan saja, Jokowi meminta para menteri untuk mengatasi kelangkaan garam yang saat ini terjadi. Melonjaknya harga garam juga harus diselesaikan. Karena sangat menganggu nelayan serta industri ikan asin. "Saya nanti akan cek langsung beberapa menteri termasuk Menteri BUMN terkait PT Garam," kata Jokowi.

Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2017 yang dihadiri kepala daerah, sejumlah bupati dan wali kota sempat menyampaikan masalah kelangkaan serta kenaikan harga garam.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti mengatakan, KKP tengah menyusun regulasi pengendalian impor komoditas garam dengan berkoordinasi serta memperkuat sinergi dengan sejumlah instansi.

"Saat ini KKP juga sedang menyusun Peraturan Menteri KP tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam," kata Brahmantya.

Terkait kelangkaan garam, Bramantya menyebutnya sebagai dampak dari iklim yang kurang baik. Kekurangan stok garam terjadi karena petambak garam di beberapa daerah sentra garam, belum mulai panen.

Guna menanggulangi masalah ini, lanjut Brahmantya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk verifikasi lapangan. "KKP telah membentuk tim verifikasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan bahan baku garam konsumsi," kata Brahmantya.

Tim verifikasi terdiri dari Kementerian Koordinator Kemaritiman, KKP, Kemendag, Kemenperin, Bareskrim Polri dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil verifikasi ini akan ditelaah dan menjadi dasar bagi rekomendasi impor bahan baku garam konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. [tar]

Let's block ads! (Why?)