Terpopuler - Penanganan Kasus di Asmat Dinilai Bisa Jadi Contoh

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan koordinasi antara kementerian atau lembaga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dasar masyarakat.

Menurut dia, penanganan kasus gizi buruk dan kejadian luar biasa campak di Asmat, Papua perlu dijadikan contoh sinergitas antara lembaga atau kementerian yang dikoordinasikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Pada kasus Asmat kemarin menjadi pelajaran berharga dalam menangani persoalan dari lintas kementerian," kata Sanusi, Jumat (23/3/2018).

Ia mengatakan penguatan koordinasi kementerian yang selama ini telah berjalan sejatinya dapat menghasilkan kesamaan data dan informasi, sehingga pemerintah bisa melakukan deteksi dini atas segala permasalahan yang mungkin terjadi.

Maka dari itu, kata Sanusi, koordinasi dilakukan bukan sekedar mencari solusi tapi menciptakan program demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas koordinasi dan sinergitas tersebut harus terus ditingkatkan.

"Sekarang sudah mulai muncul koordinasi yang lebih fokus untuk mengatasi masalah-masalah tertentu," ujarnya.

Sementara Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan tengah fokus untuk melakukan pemulihan pasca pencabutan KLB gizi buruk dan campak di Asmat yang ditargetkan selesai hingga akhir 2018.

"Sekarang kita sedang fokus untuk melakukan sweeping ulang, tidak hanya balita tetapi juga orang dewasa dan ibu hamil. Sweeping karena khawatir ada warga yang terlewat pada ORI (Outbreak Response Immunization) saat tanggap darurat. Tapi kali ini tidak hanya campak, tapi imunisasi lengkap," kata Yurianto.

Ia menilai selama ini belum terintegrasinya program antar kementerian atau lembaga membuat penanganan berbagai masalah sosial dasar masyarakat termasuk kesehatan berjalan belum optimal, kemudian peran pemerintah daerah juga masih lemah.

"Kita mendorong daerah menyadari itu sebagai masalah, karena ini otonomi daerah. Pemberdayaan di daerah itu sendiri harusnya dioptimalkan, jangan melulu meminta kepedulian pusat," tandasnya. [ton]

Let's block ads! (Why?)