Terpopuler - Senior Golkar Sayangkan Ucapan Idrus Soal Novanto

INILAHCOM, Jakarta - Politisi Senior Golkar, Zainal Bintang menyayangkan komentar Sekjen Golkar Idrus Marham terkait Setya Novanto selaku Ketua Umum Golkar.

Pernyataan Idrus yang mengatakan kinerja Golkar tidak akan terganggu meskipun nantinya Setya Novanto (SN) ditahan, menimbulkan berbagai interpretasi tentang nasib perkara korupsi e-KTP yang membuat SN, Ketua Umum Golkar dan juga Ketua DPR RI jadi tersangka dan dicekal ke luar negeri.

"Sebaiknya Pak Sekjen tidak perlu berkomentar seperti itu". kata Zainal Bintang kepada INILAHCOM, Senin (14/8/2017).

Menurut Bintang, dalam lima bulan terakhir ini elite Golkar di pusat dan daerah sudah sepakat untuk 'cooling down'.

Upaya menentramkan kader Golkar disepakati antara lain tidak akan dilakukan Munaslub paska SN jadi tersangka. Bahkan status quo kepemimpinan DPP Golkar akan dipertahankan sampai kasus yang dituduhkan telah inkraht.

"Akan tetapi, suasana yang terlihat agak tenang di internal tiba-tiba bergejolak dengan pernyataan Idrus Marham," ungkapnya.

Diketahui Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan kinerja partai tak terganggu meski Ketum Setya Novanto nantinya ditahan KPK terkait kasus e-KTP. Idrus mengatakan, partai harus tetap solid.

"Enggak mengganggu (jika Novanto ditahan). Jadi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka itu tidak mengurangi kinerja partai. Boleh Ketua Umum tersangka, tetapi gerakan partai tidak boleh berhenti. Akselerasi konsolidasi partai tidak boleh terdegradasi karena itu. Jalan terus," ujar Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

"Justru pernyataan Sekjen Golkar itu yang memantik keresahan baru. Ini ibarat membangunkan macan," ujar Bintang tanpa menjelaskan apa arti macan tidur itu.

Secara pribadi, kata Bintang, apabila terjadi hal yang terburuk atas diri ketua umum, misalnya ditahan oleh KPK, dirinya mengusulkan Golkar segera Munaslub memilih pengurus baru.

"Supaya Golkar tampil segar memasuki pertarungan di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu yang juga serentak pada 2019," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini KPK belum memiliki bukti atau fakta atau data yang menegaskan SN terima dana dari anggaran e-KTP, kata Bintang menutup keterangannya. [ton]

Let's block ads! (Why?)