Terpopuler - Meikarta Bermasalah, Sanksi di Depan Mata

INILAHCOM, Jakarta - Megaproyek pembangunan kota baru 'Meikarta' bak bola liar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menentukan nasib proyek garapan Lippo Group senilai Rp278 triliun tersebut Jumat pekan ini.

Yah, memang proyek milik taipan super kaya di Indonesia James Riady tersebut tengah dihadapkan masalah. Sebenarnya masalah megaproyek ini hanya soal izin pembangunan. Namun proyek 'emas' Lippo bisa terancam gagal.

Lantas apa sebetulnya sanksi yang bakal menimpa Lippo Group jika tetap ngotot melakukan pembangunan proyek 'Meikarta' tersebut?

Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang mengatakan dari 200 hektar lahan yang disiapkan Lippo untuk membuat kawasan 'Meikarta' hanya sekitar 84,6 hektar saja yang mendapat izin. Sisanya belum mendapat izin sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, tempat lokasi proyek tersebut berada.

"Jika lahan yang lain tetap dilakukan pembangunan karena izin belum tuntas, izinnya bisa dicabut dan bangunannya di bongkar," kata Budi kepada INILAHCOM di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Budi melanjutkan, sebetulnya total luas lahan Lippo di Cikarang mencapai 1.500 hektar. Pengembang pun awalnya hanya mengajukan izin 200 hektar untuk proyek Meikarta. Namun Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya mengeluarkan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) cuman seluas 84,6 hektar.

Budi pun tak tahu-menahu kenapa tiba-tiba ada angka 500 hektar untuk proyek 'Meikarta' yang selama ini diiklankan di media. Padahal awalnya hanya mengajukan sekitar 200 hektar saja.

Menurut Budi, kalau mau ada tambahan luas lahan, maka harus mengubah rencana tata ruang terlebih dahulu. Walaupun, itu prosesnya panjang. Pengembang Meikarta sebaiknya tetap membangun di lahan seluas 84,6 hektar terlebih dahulu.

"Tak usah nambah-nambah, tak ada dasarnya. Masa kawasan industri jadi pemukiman," tegas Budi. [hid]

Let's block ads! (Why?)