Terpopuler - Jokowinomics Dibelit Utang Jumbo

INILAHCOM, Jakarta - Secara obyektif, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) sempat bilang, keseimbangan primer dalam RAPBN 2017, sangatlah tidak sehat.

Keseimbangan primer ini menyangkut posisi defisit yang dikhawatirkan terus melebar. Jadi, pemerintah harus menarik utang untuk membayar bunga utang. Persoalannya terletak pada kondisi keseimbangan primer yang defisit hingga Rp111,4 triliun.

Kondisi ini menghendaki agar pengelolaan APBN (2017) harus ekstra hati-hati. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang.

Bila pendapatan lebih besar dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif alias surplus.

Sejak kapan keseimbangan primer defisit?
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Kamis (18/8/2016), defisit keseimbangan primer ini terjadi sejak 2012.

Pada 2010, keseimbangan primer tercatat surplus, atau positif dengan realisasi Rp41,5 triliun. Ini artinya penerimaan negara lebih besar dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jadi pemerintah kala itu masih memiliki dana dari penerimaan negara untuk membayar bunga utang.

Setahun berikutnya, kondisi keseimbangan primer mulai menipis. Surplus pada keseimbangan primer hanya Rp8,8 triliun. Namun ini masih dianggap sehat dari sisi pengelolaan anggaran negara.

Pada 2012, keseimbangan primer mulai defisit sebesar Rp52,7 triliun. Begitu pun yang terjadi pada 2013, dengan besaran defisit Rp98,6 triliun, lalu 2014 defisit sebesar Rp93,2 triliun.

Lewat kondisi defisit ini, berarti pemerintah sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar bunga utang dari hasil penerimaan negara. Ujung-ujungnya, pemerintah harus mencari utang baru untuk membayar bunga utangnya.

Lonjakan drastis keseimbangan primer terjadi pada 2015, nilainya menjadi Rp142,4 triliun. Pada 2016, dalam APBN Perubahan (APBN-P) dicantumkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp105,5 triliun. Sedangkan defisit keseimbangan primer pada 2017, diperkirakan sebesar Rp111,4 triliun.

Secara umum, RAPBN 2017 akan memiliki nilai belanja Rp2.070,5 triliun, dan penerimaannya adalah Rp1.737,6 triliun. Akan ada defisit Rp332,8 triliun, atau 2,41% dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Dan, bolongnya APBN itu ditutup dengan utang lagi. Apalagi kondisi penerimaan negara tak akan maksimal karena harga komoditas turun, Secara gampang, Sri Mulyani dalam keadaan seperti ini, hampir pasti melakukan dua hal: menambah penerimaan dan kurangi belanja.

Wajar kalau mencuat kekhawatiran publik bahwa Jokowinomics dalam 'rekayasa' Menkeu Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Hampir pasti sekedar gali lubang tutup lubang, bahkan terjerumus ke dalam lubang lebih dalam.

Hingga akhir Juni 2016, total utang pemerintah tercatat Rp3.362,74 triliun. Naik Rp39,38 triliun dibandingkan akhir Mei 2016, yaitu Rp3.323,36 triliun.

Peran Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) sangat krusial. Sejumlah fakta menunjukkan kinerja Sri Mulyani dari periode ke periode.

Sejak era SBY (2004) kinerja Sri Mulyani mewariskan berbagai kegagalan. Salah satu yang mengemuka adalah membuat utang dengan bunga (yield) yang tinggi dan termahal. Pada 2008, misalnya, pemerintahan Indonesia dibawah kendali tim ekonomi Sri Mulyani menerbitkan global bond di New York (AS) sebesar US$2M dengan tenor 10 tahun, bunganya (yield) 6,95%. Ini yang tertinggi se-Asean.

Dan, pada 2009 Sri Mulyani kembali menerbitkan global bond sebesar US$3M. Terbagi dalam dua skema, yakni US$2M berjangka 10 tahun dengan bunga 11,75%, dan US$1M berjangka 5 tahun dengan bunga 10,5%.
Padahal sebelumnya masih ada beban hutang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang bunganya harus dibayar negera sebesar Rp60 triliun per tahun, hingga masih harus dibayar hingga puluhan tahun ke depan.

Padahal, skema BLBI merepakan resep IMF yang memantik krisis ekonomi di era 1997-1998. Inilah salah satu kesalahan besar yang membuat Indonesia terbelit utang dalam jumlah besar.

Sementara Presiden Jokowi, terkesan kuat tak berkutik dalam menghadapi masalah ekonomi, khususnya membubungnya itang. Bahkan dalam APBN 2017, porsi belanja negara berada di urutan pertama untuk membayar utang pokok plus bunganya senilai Rp486 triliun.

Sebuah kebiasaan SMI sejak era SBY. Tragis ketika jejak SMI meninggalkan banyak catatan kegagalan justru dipakai lagi untuk menyelesaikan problem-problem perekonomian, bukankah itu cara mengatasi masalah dengan orang yang bermasalah?

Sekarang ini, Sri Mulyani, kata banyak pengamat, menempatkan Indonesia di posisi berbahaya karena semakin tinggi menumpuk hutang negara.

Dalam RUU APBN 2018 yang disampaikan Jokowi pada 16 Agustus 2017, mengusulkan pembayaran cicilan uutang pokok dan bunga sebesar Rp676 triliun. Kalau cicilanya sebesar itu, berapa besar utang kita?

Dalam kondisi seperti ini, jelas bahwa Jokowinomics berada dalam kendali Sri Mulyani dan Menko Darmin. Hampir pasti, negeri ini akan mengalami pola gali lubang tutup lubang. [ipe]

Let's block ads! (Why?)