Terpopuler - Politikus Ini Nilai Pemerintahan Jokowi Amburadul

INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan pencabutan remisi untuk terpidana kasus pembunuhan wartawan, I Nyoman Susrama menandakan pemerintahan yang amburadul.

"Pencabutan Remisi membuktikkan pemerintahan ini amburadul. Diputuskan, tapi tidak lama kemudian dicabut," katanya kepada INILAHCOM, Minggu (10/2/2019).

Ia mengatakan kasus pengambilan keputusan dan kembali mencabutnya ini sudah berapa kali terjadi. Ia bahkan mengutip Menko Polhukam dan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak 'grasa-grusu'

"Kasus seperti ini sudah terulang berkali-kali. Padahal ini level negara mestinya setiap kebijakan dipikirkan secara matang. Kalau menurut istilah Menko Polhukam Wiranto, Presiden tidak boleh grusa-grusu," sindirnya.

"Dari kasus pemberian remisi tersebut, bisa disimpulkan bagwa Presiden Jokowi ingin meremehkan profesi jurnalistik. Namun karena para jurnalis bersatu melawan keputusan presiden, akhirnya keputusan remisi dibatalkan," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut remisi terpidana pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa yakni I Nyoman Susrama. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional.

"Sudah, sudah saya tandatangani (pencabutan remisi)," ujar Jokowi saat ditanya oleh peserta yang hadir di acara tersebut, Sabtu, 9 Februari 2019.

Dengan adanya pencabutan remisi tersebut, Susrama tetap harus menjalani hukuman seumur hidup.

Diketahui, remisi yang sempat menjadi polemik itu tertuang dalam Keppres Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara tertanggal 7 Desember 2018.

Susrama merupakan satu dari 115 terpidana yang mendapatkan keringanan hukuman tersebut. Hukuman atas dia jadi ringan, dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. [hpy]

Let's block ads! (Why?)