Terpopuler - Kelemahan Infrastruktur Jokowi, Hidupkan Bappenas

INILAHCOM, Jakarta -Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) punya peran sangat strategis dalam merumuskan pola pembangunan negara. Tapi itu dulu lho.

Namun, seiring kehadiran Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Bappenas tidak lagi menjadi institusi utama dalam merancang pembangunan ekonomi nasional. Peran dan fungsi Bappenas bahkan terkesan dikebiri, dipangkas lebih dalam lagi.

Ekonom senior, Rizal Ramli mengungkapkan, proyek infrastruktur menjadi tidak efisien dan bocor, akar masalahnya di planning function, atau fungsi perencanaan nasional yang tidak berjalan maksimal.
Semestinya, fungsi ini dikembalikan ke Bappenas. Terutama untuk perencanaan long term atau jangka panjang.

"Negara kita adalah mix economy di mana planning function itu harus ada. Itulah kenapa Malaysia maju, sebagian Eropa maju, China maju karena planning function. Itu digabungkan ke Departemen Keuangan. Nanti harus kita pisahkan, kembali ke Bappenas," jelas RR, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Saat ini, peran Bapennas lebih banyak digantikan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang terbukti lembek dan nyaris tak optimal. Akibatnya, berbagai upaya Jokowi dalam mendongkrak perekonomian nasional, jauh panggan dari api. Alias tidak banyak hasilnya. Pembangunan infrastruktur yang dikebut, banyak yang tanpa rencana matang. Ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggung kerugian.

Harus diakui, sejumlah proyek infrastruktur disebut jauh dari efisien serta tidak tepat guna. Di sinilah sumber kebocoran uang negara. Ke depan, Bappenas perlu diperkuat kembali.

Pakar ekonomi, Anthony Budiawan sepakat bahwa keberadaan Bappenas harus diperkuat. Penting dalam menyiapkan perencanaan (planning) yang matang. "Jadi menurut saya KEIN itu dihapus karena akan terjadi konflik kepentingan pengusaha dengan kebijakan publik. Jadi kontempart-nya ialah Bappenas dan institusi ini harus diperkuat," kata Anthony.

Menurut Anthony, Bappenas merupakan pelaksana teknis keinginan presiden dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Presiden maunya begini, Bappenas harus capai itu. Jadi misalkan presiden inginkan pertumbuhan ekonomi 7 sampai 9 persen jadi tinggal disinkronkan oleh Bappenas," ujarnya.

Di lain ini, lanjutnya, lembaga bentukan Presiden Jokowi, semakin gemuk saja. Muncul desakan agar Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dibubarkan saja. Karena menambah panjang daftar lembaga di sekitar Istana setelah Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Bappenas.

Semua lembaga itu memiliki fungsi yang beririsan, yaitu memberikan pertimbangan kepada presiden, dengan pendekatan dan penekanan yang berbeda. Fungsi yang sama juga akan dimiliki oleh KEIN yang kemungkinan bakal dipimpin oleh politisi Partai Amanat nasional (PAN), Sutrisno Bachir.

Sebelumnya, lembaga serupa pernah dibentuk di masa pemerintaha Susilo bambang Yudhoyono dengan nama Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang dimpimpin pengusaha Chaerul Tanjung. Lembaga tersebut berisikan sejumlah pengusaha dan ekonom.

Dan, KEIN memiliki fungsi dan struktur yang sama dengan KEN, namun bedanya lembaga bentukan Jokowi ini akan berfungsi juga untuk mengembangkan pasar ekspor nasional. Sebelumnya, Sutrisno sudah mengajukan sejumlah nama yang akan mengisi posisi di KEIN kepada Jokowi.

Diantaranya adalah Ketua APINDO Haryadi Sukamdani, lalu ada pengusaha Putri Kusuma Wardani, CEO Garuda Food Sudhamek. Selain dari kalangan pengusaha, ada sejumlah pengamat ekonomi. Namun KEIN terbukti lima tahun ini tidak berhasil dan menjadi kritikan publik.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5% dan merosotnya industri, dunia usaha makin lemas, sementara KEIN tidak mampu beri terobosan untuk berbagai proyek pembangunan. Seddangkan proyek-proyek infrastruktur menuai kritik keras karena tidak efisien dan jadi beban rakyat.

Oleh ebab itu, ke depan Bappenas perlu diperkuat dan berisi para ahli yang merancang pembangunan sudah sepatutnya diberikan kewenangan dalam merancang perekonomian sesuai permintaan Jokowi.

"Nah jadi penting itu karena mereka (Bappenas) ini memang orang-orang yang dididik untuk kepentingan itu. Kita gunakan institusi ini karena mereka yang berkompeten," ujar pengamat ekonomi Anthony Budiawan yang juga pengajar senior Kwik Kian Gie School of Business, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta. [ipe]

Let's block ads! (Why?)