Terpopuler - Jalan Tol di Era Jokowi Banyak yang Menabrak SPM

INILAHCOM, Jakarta - Sepanjang masa pemerintah Joko Widodo (Jokowi), berhasil membangun 355 kilometer (km) jalan tol. Targetnya 1.060 km jalan tol, sesuai rancangan awal rencana strategis 2014-2019. Sayangnya banyak yang melanggar aturan.

"Jadi waktu dilaporkan dalam sidang tahunan 2018 kemarin yang saya dapat datanya bahwa capaian mereka itu baru 355 km dari target. Jadi pemerintah punya target itu 1000 km," kata Pemerhati jalan Suhendra R Prawinegara di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Namun, kata dia, jalan tol yang dibangun mayoritas menggunakan semen atau rigid pavement saja. Artinya, tidak dilapisi lagi dengan aspal. Sehingga jalan tol tidak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Padahal, kata dia, SPM itu sudah diatur dalam peraturan menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2014. Dalam beleid itu disebutkan mengenai kelayakan jalan tol dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

"Tapi kalau kami melihat fenomena jalan yang ada di Indonesia itu rigid pavement semua. Yang itu menurut penelitian apapun akan membuat inevisiensi ban menjadi cepat habis. Ini artinya SPM jalan tol di Indonesia jauh dari yang diharapkan," ujar dia yang juga mantan staf khusus menteri PUPR ini.

Menurut dia, jalan yang tidak memenuhi syarat SPM ini kurang layak digunakan. Karena akan membahayakan pengguna lantaran ban cepat panas. Nah, dengan kondisi jalan seperti ini, mustinya tarif tol bisa lebih murah.

"Kalau lewat jalan tol rigid perputaran ban itu akan menjadi lebih berat. Artinya akan inevisiensi di bahan kabar bertambah," ujar dia.

Mahalnya biaya tol, seperti TransJawa, para pengguna bisa melakukan gugatan pada pemerintah. "Itu hak dari pengguna jalan tol untuk mempertanyakan kepada pemerintah selaku pelaksana UU. Kan UU jalan tol regulasi tentang kenaikan tarif ada di pemerintah. Maksud saya rakyat bisa menggugat kalau SPM saja tidak dipenuhi. Tapi kok tarifnya mahal," ujar dia.

Selain jalan tol, pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang ikut dikritisi. Menurut dia, pembangunan LRT tidak melalui studi yang bail. Sebab, saat ini biaya operasinal mencapai Rp10 miliar. Sedangkan pendapatannya yang hanya Rp1,1 miliar perbulan.

Hal inilah yang menyebabkan hingga saat ini, LRT masih mendapat subsidi dari pemerintah pusat berkisar Rp150 miliar per tahun. "Ini bangun LRT apa fungsinya itu," kata dia. [ipe]

Let's block ads! (Why?)