Terpopuler - Bangun Jalan Tol, Ini Bedanya Jokowi dan Sandi

INILAHCOM, Jakarta - Memasuki tahun politik, Presiden Joko Widodo menggugah publik dengan mengunggah tol Trans Jawa. Harapannya bisa mengerek citra. Namun, justru bisa menjadi bumerang.

Pada Jumat siang (28/12/2018), Jokowi mengirimkan video Vlog tentang Tol Trans Jawa ke akun twitter @jokowi. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini begitu bangga memaparkan capaian kinerjanya. Pesannya: Ini lho di zamanku, sudah ada Tol dari Jakarta ke Surabaya.

Ya, Jokowi memang pantas berbangga. Masyarakat kini bisa menikmati lancarnya perjalan dari Jakarta ke Surabaya melalui Tol Trans Jawa yang panjangnya lebih dari 741 kilometer. Eh iya, Trans Jawa ternyata sudah sambungkan Merak hingga Surabaya. Panjangnya sekitar 933 kilometer.

Artinya, Tol Trnas Jawa menyambungkan lima provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Jakarta sampai Surabaya telah tersambung dengan Tol Trans Jawa. Rakyat senang, para pekerja yang membangun infrastruktur besar ini ikut bergembira. Lihatlah, wajah para petugas lapangan pembangunan konstruksi Jembatan Kali Kuto ini," tulis Jokowi dalam vlognya itu.

Ternyata, Tol Trans Jawa tak berhenti di Surabaya. Rencananya bakal dilanjutkan ke Pasuruan dan Banyuwangi pada 2021. "Jalan tol membuat kita lebih cepat, lebih mudah dan juga lebih murah," kata Jokowi yang didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

"Ini adalah sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai di Grati, di Pasuruan. Dari Jakarta ke Surabaya. Kita harapkan dampak dari selesainya Jakarta-Surabaya, Merak-Grati ini betul-betul memiliki dampak ekonomi yang baik terhadap kita semuanya," jelas Jokowi.

Sementara Sandiaga Uno, calon wakil presiden (cawapres) nomor dua, punya pandangan berbeda. Dirinya bilang, membangun infrastruktur tidak harus dengan menggunakan duit utangan. Makjleb, pernyataan yang disampaikan Sandi di acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa (11/12/2018), menyudutkan Jokowi.

Tentunya, Sandi yang berlatar belakang pengusaha jalan tol ini, tidak sedang bercanda. Dirinya bahkan berjanji apabila terpilih bersama Prabowo Subianto memimpin Indonesia, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap akan dikejar. Bedanya dengan Jokowi, tidak mengunakan duit utangan.

Data Bank Indonesia (BI) menyebut utang luar negeri per Oktober 2018 mencapai US$360,5 miliar. Dengan kurs Rp14.500, jumlah itu setara Rp5.227 triliun. Wow. Utang Oktober naik 9,14% ketimbang September 2018.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara menduga, membengkaknya utang luar negeri khususnya BUMN di era Jokowi, karena dua hal. Yakni penugasan dan tekanan nilai tukar rupiah.

Dari sisi penugasan, target pembangunan infrastruktur menjadi salah satu biang keladi suburnya utang perusahaan konstruksi pelat merah. Cek saja utang para BUMN karya, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, hingga PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

"Tren empat tahun terakhir, utang BUMN naik cukup signifikan, khususnya BUMN karya yang diberi penugasan infrastruktur. Mereka seperti saling berlomba dalam hal menerbitkan utang, khususnya utang valas," ujar Bhima.

Selain itu, era pemerintahan Jokowi-JK, utang pemerintah naik Rp1.644,22 triliun. Angka ini didapatkan dari jumlah utang pemerintah 2014 sebesar Rp 2.608,8 triliun, membengkak menjadi Rp4.253,02 triliun per Juli 2018. Ternyata, benar. Pemerintah mengklaim untuk membiayai sektor produktif termasuk pembangunan infrastruktur.

Kembali ke Sandiaga, pembangunan infrastruktur suatu negara harusnya mengedepankan skema kemitraan dengan swasta, atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang. "Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol Cipali 116 kilometer tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN," jelas Sandi.

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, pembangunan infrastruktur perlu dibuka selebarnya kepada swasta. Jangan seperti sekarang, pemerintah lebih fokus kepada BUMN, meninggalkan peran swasta.

Di samping dana swasta murni, pemerintah katanya juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP).

Hanya saja, walau skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan.

"Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited," jelas Sandi. [ipe]

Let's block ads! (Why?)