Search

Saat Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Pandemi Virus Corona... - Kompas.com - KOMPAS.com

KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan perkembangan kasus aktif Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren yang memburuk. Dari waktu ke waktu, kenaikan kasus aktifnya semakin cepat.

Pada periode Maret hingga Juli 2020, kasus aktif meningkat dari 1.107 menjadi 37.342 kasus.

Dari apa yang terjadi di lapangan, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menunjukkan bahwa masyarakat masih ceroboh dan membahayakan orang lain.

"Jika keadaan ini terus berlangsung, ini seperti kondisi di mana masyarakat menggali kuburnya sendiri," ujarnya sebagaimana diberitakan Kompas.com (24/12/2020).

Baca juga: Catat, 9 Daerah Ini Wajibkan Dokumen Rapid Test Antigen, Mana Saja?

Lantas, apakah yang terjadi saat ini dengan lonjakan kasus yang tinggi merupakan murni kesalahan masyarakat?

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan pernyataan yang menyebut tren Covid-19 memburuk diakibatkan oleh masyarakat yang ceroboh membuatnya sangat kecewa.

"Saya kecewa sekali sama Jubir Satgas yang menyatakan bahwa masyarakat itu ceroboh atau menggali kuburnya sendiri, itu benar-benar membodohkan masyarakat," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (25/12/2020).

Menurut Pandu, pemburukan ini justru sebagian besar dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai.

Baca juga: Ramai Topik soal Rapid Antigen, Apakah Sama dengan Swab Antigen?

Sebagai contoh, Pandu menyebut bahwa surveillance, testing, dan pelacakan kasus Covid-19 di Indonesia disebutnya masih "ambyar".

Berikutnya, pemerintah juga ia nilai keliru dalam mengambil kebijakan sehingga berdampak pada peningkatan kasus beberapa waktu ini.

"Salah satunya soal libur panjang. Udah berapa kali libur panjang? Berikutnya soal Pilkada, siapa bilang di Pilkada enggak ada peningkatan kasus? Ada banyak, termasuk yang meninggal," jelas Pandu.

Baca juga: Menilik Fenomena Pemilih di Pilkada yang Pasang Pasfoto dan Artis Korea...

Ditambah lagi, katanya, pemerintah tidak ada keseriusan untuk menangani pandemi.

Dengan adanya Menteri Kesehatan (Menkes) baru, menurutnya hal tersebut akan menjadi tantangan besar untuk segera dituntaskan.

"Bukan hanya soal vaksin, tantangan yang terbesar adalah mengendalikan pandemi ini dan fokusnya bukan hanya divaksinasi saja," terangnya.

Baca juga: Mengenal Sosok Budi Gunadi Sadikin yang Disebut-sebut Potensial Geser Posisi Terawan

Komunikasi publik

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilaksanakan agar petugas kesehatan mengetahui proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada Maret 2021. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.ANTARA FOTO/JOJON Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilaksanakan agar petugas kesehatan mengetahui proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada Maret 2021. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.

Pandu menambahkan, masalah lain yang harus dituntaskan pemerintah dalam menangani pandemi ini adalah komunikasi publik.

Menurutnya, hal tersebut juga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban mereka untuk ikut serta menyelesaikan pandemi.

"Kalau masyarakat tidak sadar, itu adalah kesalahan terbesar dari pemerintah karena tidak melakukan komunikasi publik dengan baik," kata Pandu.

"Contohnya ya seperti ini, berkomunikasinya saja kayak gitu. Komunikasinya bukan mengedukasi masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Berikut Kelompok yang Tidak Boleh Disuntik Vaksin Covid-19

Pada kesempatan ini, Pandu juga menyoroti tentang apa yang selama ini telah dilakukan Satgas Covid-19.

Dia mengungkapkan, selama ini Satgas Covid-19 tidak banyak bekerja selain melakukan imbauan-imbauan semata.

"Apa sih yang satgas sudah lakukan? Coba ceritakan. Saya sebagai masyarakat sangat kecewa dengan pernyataan yang tidak etis dari Jubir Satgas itu yang menyalah-nyalahkan masyarakat terus dan kontraproduktif," paparnya.

Baca juga: Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Mengapa Diberikan Lewat Suntikan?

Seharusnya apa yang dilakukan?

Lebih lanjut, Pandu juga memaparkan beberapa hal yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Sebaiknya, jelas Pandu, pemerintah harus meniadakan cuti bersama dan libur panjang pada akhir tahun dan beberapa waktu ke depan.

"Kalau tidak mau lockdown ya jangan ada libur panjang, ini lockdown enggak mau, libur panjang tetap ada, padahal sudah dikasih tahu kalau itu akan meningkatkan kasus," ujar Pandu.

Baca juga: Berikut 8 Negara yang Konfirmasi Varian Baru Virus Corona, Bagaimana dengan Indonesia?

Suasana kepadatan kendaraan dari arah Garut dan Tasikmalaya menuju Gerbang Tol Cileunyi terjadi di Cipacing, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/11/2020). Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas Polri Komisaris Besar Rudi Antariksawan mengatakan, puncak arus balik libur panjang cuti bersama menuju Jakarta di berbagai daerah akan terjadi pada Minggu (1/11/2020) malam ini.ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI Suasana kepadatan kendaraan dari arah Garut dan Tasikmalaya menuju Gerbang Tol Cileunyi terjadi di Cipacing, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/11/2020). Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas Polri Komisaris Besar Rudi Antariksawan mengatakan, puncak arus balik libur panjang cuti bersama menuju Jakarta di berbagai daerah akan terjadi pada Minggu (1/11/2020) malam ini.

Dia melanjutkan, tak salah jika terjadi peningkatan kasus pada beberapa waktu ke belakang ini akibat kesalahan kebijakan dari pemerintah.

Pandu juga menyoroti soal konsep keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan.

"Strategi-strategi pemerintah harus memprioritaskan kesehatan. Hilangkan konsep itu. Prioritas kesehatan," tegas Pandu.

Baca juga: Permenkes Sudah Terbit, Bagaimana Aturan Vaksinasi 2021?

Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, kian cepatnya laju kenaikan kasus aktif virus corona di Tanah Air bukanlah salah masyarakat.

"Salah yang melakukan pengendalian. Kalau main salah-salahan ya enggak ada gunanya, dan juga ini tidak tepat dalam kondisi begini," ujarnya sebagaimana diberitakan Kompas.com (25/12/2020).

Strategi utama pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia terletak di pundak pemerintah, yaitu penerapan testing dan tracing.

Äpabila tidak memadai, maka apa pun yang dilakukan masyarakat tidak akan efektif.

Senada dengan Pandu, Dicky juga menyoroti persoalan strategi komunikasi dari Satgas Penanganan Covid-19.

"Masih jauh dari yang kita harapan, yang tepat dan efektif. Karena strategi komunikasi risiko ini perlu dikuasi secara tepat," imbuhnya.

Baca juga: Simak, Berikut Jadwal Lengkap Cuti Bersama Desember 2020

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 13 Penyakit yang Berhasil Diatasi dengan Vaksin

Let's block ads! (Why?)



"tren" - Google Berita
December 25, 2020 at 04:30PM
https://ift.tt/2M9GnHF

Saat Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Pandemi Virus Corona... - Kompas.com - KOMPAS.com
"tren" - Google Berita
https://ift.tt/2FjbNEI
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Saat Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Pandemi Virus Corona... - Kompas.com - KOMPAS.com"

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.