Terpopuler - Bawa Aparat, Anies Jangan Sampai Terkesan Arogan

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk bersikap bijak memanfaatkan lembaga aparat penegak hukum dalam operasi penertiban reklame.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Lisman Manurung mengatakan, boleh saja Anies melibatkan KPK, Kepolisian hingga kejaksaan dalam rangka penguatan penegakkan hukum di Jakarta.

"Kalau memang untuk penegakkan hukum, apa dulu perbuatannya? Tunjukkan juga adanya pelanggaran hukum selain tidak sesuai penempatannya dan tidak membayar pajak," kata Lisman kepada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (20/10/2018).

Ia mengharapkan dilibatkannya aparat penegak hukum dalam urusan penertiban reklame jangan sampai malah menciptakan kesan arogansi Pemprov DKI di mata publik.

"Jangan sampai memberi kesan arogan pada sektor bisnis. Kalau memang ada yang perlu dilakukan KPK, tunjukkan. Baru mereka datang dan melakukan sesuai tugasnya," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Pemprov DKI Jakarta menggelar operasi penertiban reklame, Jumat (19/10/2018). Kegiatan ini dimulai dengan menggelar Apel Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame di kawasan Kantor KPK, Jakarta Selatan.

Apel ini dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI pun berkolaborasi bersama KPK, Polda Metro Jaya hingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam penertiban reklame.

Penertiban dilakukan karena banyak pemilik bangunan reklame yang telah habis masa Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame (IMB - BR) namun belum membayar pajak yang sudah jatuh tempo per 31 Agustus 2018.

Seharusnya, jika menyadari hal ini pemilik bangunan harus segera membongkar reklamenya. Pada kesempatan ini juga dilakukan pemasangan spanduk penanda peringatan pada bagian reklame yang melanggar sepanjang 16 meter.

Spanduk tersebut bertuliskan, "Pelanggar Pasti Ditindak, Dukung Jakarta Tertib Reklame - PT Warna Warni Media Melanggar Perda No.9 /2014 Tentang Pelenggaraan Reklame." [rym]

Let's block ads! (Why?)