Terpopuler - BPK Harus Audit Bulog Soal Penumpukan Bahan Pangan

INILAHCOM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diminta untuk melakukan audit terhadap Bulog karena ditemukan banyak beras yang masih tersimpan di gudang Bulog seluruh Indonesia, padahal sebentar lagi memasuki musim panen. Tentu, penumpukan ini menimbulkan potensi kerugian negara.

Bahkan, belum lagi beras yang ditemukan membusuk termasuk minyak goreng kadaluarsa dan gula berkualitas tidak baik di gudang Bulog. Maka, perlu ada audit dari BPK termasuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Pukat UGM, Oce Madril menilai BPK perlu mengaudit Bulog untuk melihat penumpukan beras itu akibat ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi atau tidak, karena penumpukan yang menimbulkan kerusakan berpotensi pemborosan dan menimbulkan kerugian negara.

"Menurut saya memang ini ada problem, kenapa barang itu sampai menumpuk dan malah membusuk. Padahal, situasi masyarakat di sisi lain banyak yang membutuhkan. Dalam hal itu menurut saya, potensi kerugian itu tetap ada, maka harus diaudit oleh BPK dan BPKP. Itu semua kan dari APBN, karena anggaran itu kan harus dipertanggungjawabkan," kata Oce, Kamis (9/5/2019).

Menurut dia, BPK harus melihat berapa banyak beras yang busuk dan tidak tersalurkan untuk mengetahui potensi kerugian negara. Kemudian, berapa nilai serta bagaimana perencanaannya.

"Boleh jadi memang perencanaan dan realisasi tidak dirancang dengan baik, sehingga memang barang sudah dibeli melalui APBN itu enggak terpakai," ujarnya.

Sementara mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menyarankan perlu ada kajian dari KPK untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara atau berujung korupsi terhadap penumpukan beras di gudang Bulog itu.

"KPK juga berkoordinasi sinergis dengan Bulog berdasarkan wewenangnya, tujuannya agar trasparan dan clean serta anti-fraud. Semoga Budi Waseso bisa sinergis terhadap langkah pencegahan KPK itu," jelas dia.

Sedangkan Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar mengatakan saat ini penyerapan beras Bulog rata-rata mencapai 10 ribu ton per hari. Bahkan, dari April hingga saat ini jumlah penyerapan telah mencapai 400 ribu ton.

Hanya saja, hal ini tak berbanding lurus dengan penyaluran. Bachtiar mengakui penyaluran Bulog agak tersendat karena tak adanya program beras sejahtera (rastra) sehingga stok di gudang Bulog hampir penuh.

Walaupun begitu, ia mengaku tak ambil pusing karena pemerintah tengah menyiapkan kebijakan komersial, yakni TNI, Polri dan PNS diwajibkan untuk membeli beras milik Bulog. Dengan begitu, penyaluran dan penyerapan akan lancar.[ris]

Let's block ads! (Why?)