Jakarta, CNBC Indonesia - Target pemerintah untuk mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 tampaknya tidak mudah dan perlu usaha luar biasa. Hingga kuartal kedua 2020, persentase bauran energi baru terbarukan nasional baru mencapai 10,9%. Artinya, dalam lima tahun ke depan pemerintah harus menambah sebesar 12,1%.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, untuk mencapai target 23% pada 2025 tersebut dibutuhkan tambahan pembangkit listrik berbasis EBT baru sekitar 14-15 giga watt (GW). Artinya, setidaknya per tahunnya harus bisa menambah kapasitas pembangkit baru sekitar 3-4 GW.
Angka tersebut menurutnya sangat tinggi bila dibandingkan dari tren penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT selama 10 tahun terakhir ini.
Dia menyebutkan bahwa tren penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT selama 2010-2014 hanya sekitar 600 mega watt (MW) per tahun, dan 2015-2020 malah menurun menjadi hanya sekitar 400 MW per tahun.
"Target 23% itu awalnya penambahan kapasitas kira-kira bisa mencapai 5 GW per tahun, tapi sekarang dengan kalibrasi pertumbuhan listrik tidak mencapai 7% per tahun, diperkirakan turun menjadi butuh sekitar 3-4 GW per tahun. Tapi pencapaian dalam lima tahun terakhir sebenarnya tidak terlalu efektif, tidak bisa menarik investasi," jelasnya kepada CNBC Indonesia, Senin (30/11/2020).
Dia mengatakan, insentif yang disediakan pemerintah selama ini untuk energi baru terbarukan belum cukup untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor energi baru terbarukan ini.
Menurutnya, insentif finansial diperlukan untuk perbaikan bankability project agar bisa bankable. Sementara untuk bisa berikan harga listrik yang terjangkau, menurutnya perlu insentif lainnya.
"Jadi, bicara menarik investasi, perlu insentif fiskal untuk bankability project dan insentif lainnya untuk berikan harga listrik terjangkau," ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden terkait harga energi baru terbarukan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, rancangan Perpres mengenai harga listrik energi terbarukan sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dadan mengatakan, terdapat tiga formulasi harga listrik EBT. Pertama, melalui harga yang sudah ditetapkan yakni Feed in Tariff (FIT) secara bertahap, sehingga tidak ada proses bisnis melalui negosiasi.
Kedua, dengan opsi harga patokan tertinggi (HPT) untuk kapasitas-kapasitas listrik di atas 5 Mega Watt (MW). Ketiga, skema harga sesuai kesepakatan bersama antara pengembang dan PT PLN (Persero).
"Ada tiga kelompok harga listrik energi terbarukan, pertama adalah FIT, harganya sudah stay di situ. Kalau untuk sampai 5 MW, harganya ditetapkan langsung, jadi tidak ada negosiasi B2B (Business to Business) atau segala macam," jelas Dadan saat melakukan rapat bersama Komisi VII DPR, Senin (16/11/2020).
"Kedua, ada opsi harga patokan tertinggi, ini untuk kapasitas-kapasitas yang agak besar di atas 5 MW. Terakhir, harga kesepakatan," kata Dadan melanjutkan.
Skema rancangan harga listrik EBT tersebut akan berlaku untuk berbagai jenis pembangkit listrik, di antaranya pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau minihidro (PLTM/MH).
[Gambas:Video CNBC]
(wia)
"tren" - Google Berita
November 30, 2020 at 10:07AM
https://ift.tt/2JnCxcJ
Tren Energi Terbarukan RI, Cuma Nambah 400-600 MW per Tahun - CNBC Indonesia
"tren" - Google Berita
https://ift.tt/2FjbNEI
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Tren Energi Terbarukan RI, Cuma Nambah 400-600 MW per Tahun - CNBC Indonesia"
Posting Komentar