Terpopuler - Wasekjen Demokrat Serang Balik Sekjen PDIP

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengeritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Menyebut PDIP menghadapi skandal 27 Juli dengan cara 'menyatu dengan rakyat' adalah klaim kosong tak berdasar," ujar Rachland kepada wartawan, Jumat (5/1/2018).

Rachland menjelaskan Hasto benar partainya pernah mengalami opresi di masa lalu yang berujung pada skandal perampasan kantor PDIP, 27 Juli 1996. Namun, upaya Hasto menggunakan sejarah operasi yang dialami PDIP di masa lalu untuk membenarkan operasi pada partai lain di masa kini adalah sesat.

Ketika peristiwa itu terjadi, aktivis mahasiswa dan warga yang aktif mendekati elite PDIP, daripada sebaliknya. Elite PDIP saat itu lebih dekat dengan para Jenderal ABRI daripada dengan rakyat.

"Hasto sendiri mungkin perlu lebih dulu menjelaskan dimana ia berada saat skandal 27 Juli terjadi. Apakah ia berada bersama para aktivis partai, mahasiswa dan warga yang bahu membahu melawan serangan," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi 'kriminalisasi' bakal cagub Kaltim Partai Demokrat (PD) Syaharie Jaang. Hasto membandingkan kasus tersebut dengan pengalaman partainya.

"Ya coba kalau kita lihat ya, PDIP ini pernah punya pengalaman bagaimana kami diintervensi. Bagaimana kantor partai kami diserang. Bagaimana kami tidak bisa ikut pemilu, itu kami tetap diam," ujar Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).

PDIP meminta PD tak perlu mendramatisasi persoalan tersebut. "Ketika pilkada di Bali 5 tahun yang lalu ada upaya-upaya sistematis, kami tidak membuat puisi mellow dramatic," lanjut Hasto.

Hasto mengatakan lebih baik PD mengambil sikap menyatu dengan rakyat. Menurutnya, tidak perlu partai membuat-buat drama.

"Kami lebih bersikap menyatu dengan rakyat dan tidak menampilkan wajah seolah-olah kami korban. Jadi, ketika kami diintervensi, diserang, kami tetap teguh dan menyatu dengan rakyat. Daripada membuat drama-drama yang tidak perlu," tutur Hasto.

Diberitakan sebelumnya PD merasa bakal cagub Pilgub Kaltim 2018 mereka, yaitu Syaharie Jaang, di-'kriminalisasi' elemen negara lantaran menolak berpasangan dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin. PD pun meminta Presiden Joko Widodo bertindak.

"Kami harap Presiden Jokowi memastikan pilkada fair, adil, jujur, dan demokratis," sebut Sekjen PD Hinca Panjaitan seusai 'emergency meeting' di markas mereka, Jl Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1). [rok]

Let's block ads! (Why?)